MATARAM-NTB || ONTV.CO.ID – Koalisi Pemuda Nusa Tenggara Barat (NTB) melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Provinsi NTB yang dinilai lamban dalam menindaklanjuti instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto, terkait penertiban tambang ilegal dan percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
Dalam hasil hearing terbaru di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, koalisi menilai Pemprov belum menunjukkan komitmen nyata untuk menutup tambang ilegal sekaligus membuka ruang legal bagi masyarakat kecil melalui IPR.
Ketua Koalisi Pemuda NTB, Taupik Hidayat, menegaskan bahwa birokrasi daerah terkesan mengabaikan arahan Kepala Negara. Padahal, percepatan IPR merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertambangan.
“Instruksi Presiden Prabowo sudah sangat jelas: tutup tambang ilegal yang merusak, tapi berikan ruang legal bagi rakyat. Namun di lapangan, Pemprov NTB justru terlihat jalan di tempat dalam urusan IPR ini,” tegas Taupik.
Sebagai tindak lanjut, Koalisi Pemuda NTB berencana melayangkan surat resmi untuk meminta audiensi langsung dengan Gubernur NTB. Agenda utama hearing tersebut adalah menagih kejelasan sikap dan langkah nyata Pemprov dalam mempermudah akses rakyat terhadap tambang legal.
Koalisi juga memberikan peringatan keras. Jika audiensi di tingkat daerah tidak membuahkan hasil, mereka siap membawa persoalan ini ke level nasional.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jika Pemprov tidak mampu mengeksekusi instruksi Presiden, jangan salahkan jika kami meminta pemerintah pusat untuk turun tangan langsung ke NTB,” tutup Taupik.
(Deni)
