LOMBOK TIMUR-NTB || ONTV.CO.ID — Dugaan kebocoran anggaran Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Lombok Timur mencuat ke publik setelah Ketua Lembaga Riset Insight for Development and Sustainability (IDEAL), Rohman Rofiki, mendesak adanya audit transparan dan investigatif.
Menurut Rofiki, anggaran PJU yang mencapai Rp1,5 miliar per bulan masih belum mampu menjawab kebutuhan penerangan di ribuan titik jalan. Faktanya, banyak ruas jalan tetap gelap—meskipun Kabupaten ini mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp36 miliar per tahun dari pungutan PJU kepada lebih dari 470.000 pelanggan PLN.
Temuan Kritis IDEAL:
- PAD PJU: Rp3 miliar/bulan → Rp36 miliar/tahun
- Pembayaran ke PLN: Hanya Rp1,5 miliar/bulan → Rp18 miliar/tahun
- Sisa Rp18 miliar/tahun diduga tidak digunakan untuk pemeliharaan 16.000 titik PJU
- Anggaran pemeliharaan dari Dishub: hanya Rp1 miliar/tahun, untuk 700 lampu rusak
- Kebutuhan ideal: Rp3,8 miliar/tahun untuk perawatan menyeluruh
- APBD 2025: Rp10 miliar untuk pengadaan dan pemeliharaan lampu (Rp9 miliar untuk pengadaan baru, Rp1 miliar pemeliharaan)
“Jika setiap bulan dipungut Rp3 miliar, dan hanya Rp1,5 miliar digunakan untuk listrik PJU ke PLN, ke mana sisa Rp18 miliar dalam setahun itu?” — Rohman Rofiki
IDEAL menuntut agar BPK, Inspektorat Daerah, dan KPK segera turun tangan melakukan audit investigatif. Fokus audit disarankan mencakup:
- Pengelolaan rekening PAD PJU
- Validasi titik lampu aktif dan sistem metering
- Tender dan realisasi pengadaan serta pemeliharaan lampu jalan
Tak berhenti di sana, Rofiki juga mendesak DPRD Lombok Timur membentuk Panitia Khusus (Pansus), guna menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan dana dan memastikan hak dasar warga—penerangan jalan—tidak dikorbankan oleh lemahnya tata kelola.
“Gelap di jalan bukan karena bencana, tapi karena kegagalan sistem. Kami akan terus mengawal agar dana rakyat benar-benar kembali ke rakyat,” tutup Rofiki.
(den)
