TULANG BAWANG BARAT II ONTV.CO.ID — Dugaan kelalaian mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tiyuh Kagungan Ratu kembali menjadi sorotan publik. Menindaklanjuti pemberitaan sebelumnya terkait menu MBG yang dinilai kurang layak serta dugaan pengelolaan limbah yang bermasalah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan MBG melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur MBG setempat, Kamis (29/1/2026).
Dalam sidak tersebut, DPRD dan Satgas menemukan sejumlah persoalan yang dinilai serius. Mulai dari ketidaksesuaian menu makanan yang diterima penerima manfaat—khususnya ibu menyusui—hingga pengelolaan limbah cair dapur MBG yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar.
Ketua Komisi I DPRD Tubaba, Yantoni, menegaskan bahwa seluruh mitra MBG wajib mematuhi kesepakatan dan standar operasional yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
> “Kami berharap mitra MBG patuh terhadap apa yang sudah disepakati dalam program BGN. Jika oknum, baik dari mitra maupun SPPG, tidak bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pemenuhan gizi, tentu ini menjadi persoalan serius,” tegas Yantoni.
Terkait menu MBG yang dinilai tidak sepadan dengan nilai anggaran, khususnya untuk ibu menyusui, Yantoni menyebut DPRD dan Satgas telah melakukan diskusi langsung di lapangan dan akan menyusun rekomendasi resmi untuk disampaikan kepada BGN.
> “Kami bersama Kepala Satgas MBG sudah turun langsung dan berdiskusi terkait tugas dan tanggung jawab mereka. Dari hasil itu akan ada rekomendasi resmi. Kami meminta BGN benar-benar bertanggung jawab, karena jika tidak, dampaknya bisa merugikan masyarakat,” ujarnya.
Selain kualitas menu, persoalan pengelolaan limbah cair dapur MBG juga menjadi perhatian utama. Dalam sidak, ditemukan saluran pembuangan limbah menggunakan paralon lama yang belum ditutup secara layak, sehingga dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup.
> “Perlu pembenahan dan evaluasi menyeluruh. Semua berawal dari perizinan usaha, mulai dari SPPL hingga SLHS. Jika seluruh izin dipenuhi, tidak mungkin terjadi masalah limbah. Kalau masih ada, itu berarti murni kelalaian dapur,” jelas Yantoni.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Tubaba, Sofyan Nur, menyampaikan bahwa sidak tersebut merupakan bagian dari pengawasan menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG di wilayah Tubaba.
> “Setelah rapat dengar pendapat, kami dari Satgas bersama DPRD akan melakukan monitoring ke seluruh dapur MBG di Tubaba. Fokus kami pada kepatuhan perizinan, kebersihan lingkungan, tempat produksi, serta peralatan,” kata Sofyan.
Ia menambahkan, pihaknya telah memberikan peringatan keras kepada pengelola dapur MBG Kagungan Ratu untuk segera melengkapi kewajiban administrasi dan teknis.
> “Kami sudah memberikan warning. SPPL harus diselesaikan dalam dua minggu. Selanjutnya kami akan cek SLHS, PPG, dan sistem pengolahan limbah. Kami beri waktu satu bulan. Jika tidak ada perbaikan, kami akan rekomendasikan penutupan sementara hingga dapur benar-benar siap. Bila tetap tidak ada perubahan, maka akan diberhentikan secara total,” tegasnya.
Masyarakat berharap pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis tidak berhenti pada sidak semata, namun diikuti dengan langkah tegas dan transparan. Hal ini dinilai penting agar program MBG benar-benar menjamin kualitas gizi penerima manfaat, menjaga keselamatan lingkungan, serta tidak sekadar menjadi proyek yang sarat polemik.
Pada berita selanjutnya, redaksi akan menyajikan pernyataan resmi dari pihak mitra MBG Kagungan Ratu.(Made).
