LOMBOK TIMUR-NTB || ONTV.CO.ID – Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPC IMM) Lombok Timur menuding Kapolres Bima bersikap anti demokrasi setelah menetapkan enam aktivis sebagai tersangka dalam perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Pulau Sumbawa pada Rabu, 28 Mei 2025.
Menurut Ketua Umum DPC IMM Lombok Timur, Ar Yandis, langkah yang diambil Kapolres Bima dinilai tergesa-gesa dan penuh muatan politis, sebab para aktivis tersebut ditetapkan sebagai tersangka kurang dari 24 jam setelah ditangkap.
Yandis menyebutkan bahwa keenam aktivis yang terdiri dari tiga kader PMII, dua kader HMI, dan satu kader IMM ditetapkan sebagai tersangka tanpa pendampingan hukum maupun pemberitahuan kepada keluarga.
“Ini cacat secara hukum dan mengabaikan pasal 184 KUHP,” tegasnya pada Sabtu, 31 Mei 2025.
Ia menekankan bahwa perjuangan DOB bukan sekadar inisiatif kelompok kecil atau kepentingan politik tertentu, melainkan gagasan masyarakat yang melibatkan satu kota dan empat kabupaten di Pulau Sumbawa.
“Gerakan ini wajar dan sangat ideal dalam mendorong pemerataan pembangunan,” katanya.
IMM Lombok Timur menyatakan sikapnya dengan mendukung langkah Cipayung Plus Bima dalam memperjuangkan percepatan DOB Pulau Sumbawa. Mereka secara resmi mendesak Kapolres Bima untuk segera membebaskan enam tersangka dan meminta Kapolda NTB melakukan evaluasi total terhadap jajaran Polres Bima, yang dinilai tidak mampu menjaga kondusifitas daerah.
“Kami akan menggalang gerakan solidaritas di semua kota/kabupaten se-Indonesia jika para aktivis ini tidak segera dibebaskan,” tegas Yandis.
DPC IMM Lombok Timur pun mengingatkan bahwa perjuangan ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas dan tidak seharusnya dihadapi dengan tindakan yang mencerminkan pembungkaman demokrasi.(Den Lombok)
