MANDAILING NATAL-SUMUT || ONTV.CO.ID — Ketua Komandan Madina, Robi Nasution, mendesak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) untuk segera mempublikasikan hasil penelitian terkait semburan lumpur panas di Roburan Dolok. Penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) hingga kini belum diumumkan ke publik, meski sebelumnya dijanjikan oleh Wakil Bupati saat aksi unjuk rasa oleh kelompok Savana.
“Publik berhak tahu kebenaran hasil penelitian tersebut. Transparansi adalah kunci untuk meredakan keresahan masyarakat,” tegas Robi dalam pernyataannya.
Sorotan Kelalaian PT SMGP dan Tuntutan Pencabutan Izin
Robi juga menyoroti potensi kelalaian dari pihak PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP), yang sebelumnya telah dikaitkan dengan sejumlah insiden serius, termasuk yang menelan korban jiwa. Ia menegaskan bahwa jika terbukti semburan lumpur panas merupakan akibat kelalaian operasional, maka pemerintah harus mengambil langkah tegas.
“Keselamatan rakyat jauh lebih penting daripada kepentingan investasi. Jika terbukti lalai, cabut izin dan hentikan operasinya,” tegasnya.
Hak Warga dan Tanggung Jawab Pemerintah
Menurut Komandan Madina, kasus ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut hak dasar masyarakat atas keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang sehat. Ia mendesak Pemkab Madina untuk memberikan jaminan perlindungan kepada warga di sekitar kawasan terdampak.
“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada penyelesaian yang profesional, adil, dan transparan,” ujar Robi, yang juga aktif sebagai mahasiswa dan pemuda penggerak isu lingkungan.
Seruan Kolaboratif untuk Pengawasan Publik
Robi mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, aktivis, dan tokoh lokal, untuk bersama-sama mengawal proses ini agar tidak berhenti pada janji politik semata. Ia menegaskan bahwa Komandan Madina akan terus berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat terdampak.
(S.Hadi Purba Tambak)
