BANDAR LAMPUNG II ONTV CO.ID – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi raihan opini WTP keenam kali secara berturut-turut sejak tahun 2020, sebagai bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., di Auditorium BPK RI Perwakilan Lampung, Jumat (29/5/2026).
Turut mendampingi Bupati Lampung Utara dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Dra. Intji Indriati, M.H., Inspektur Kabupaten Lampung Utara Martahan Samosir, S.STP., serta Plt. Kepala BPKAD Lampung Utara Iskandar Helmi, S.E., M.M.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lampung Utara bersama para kepala daerah se-Provinsi Lampung juga melakukan penandatanganan berita acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
Bupati Lampung Utara menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari perangkat daerah hingga tim pengelola keuangan, yang terus berkomitmen menjaga pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Opini WTP dari BPK RI merupakan bentuk apresiasi atas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan bebas dari salah saji material.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara diharapkan terus mempertahankan integritas serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran demi mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.(*)
