SUMBAWA BARAT || ONTV.CO.ID – Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, ST., M.Si., bersama Ketua DPRD Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar, turun langsung meredakan massa aksi Gerakan Komite Pembentukan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) yang menggelar unjuk rasa di Pelabuhan Poto Tano, Desa Tano, Senin (26/5/2025).
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk tuntutan kepada pemerintah pusat agar segera mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) dan menyetujui pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, yang saat ini masih tergabung dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Dalam dialog terbuka dengan massa aksi, Bupati Amar menyampaikan apresiasi atas kedisiplinan para demonstran dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta menjalin hubungan baik dengan aparat kepolisian dari Polres Sumbawa Barat dan personel bantuan dari Polda NTB.
“Kami dari Pulau Sumbawa harus tetap menjaga sikap kompak dan menjalin komunikasi secara intens untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat sesuai koridor yang berlaku. Saya siap memperjuangkan tujuan utama teman-teman KP4S,” tegas Amar.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbawa Barat, Kaharuddin Umar, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan di wilayah tersebut, menyatakan dukungan penuh secara kelembagaan terhadap perjuangan KP4S.
“Semua fraksi di DPRD Sumbawa Barat telah menyatakan sikap mendukung penuh gerakan ini agar Provinsi Pulau Sumbawa segera terbentuk,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Kaharuddin telah berkomunikasi dengan seluruh Ketua DPRD se-Pulau Sumbawa untuk membentuk Forum Pimpinan Ketua DPRD Pulau Sumbawa, yang bertujuan mempermudah konsolidasi dan komunikasi antar daerah dalam mengawal agenda pemekaran.
Ia juga mengajak massa aksi KP4S untuk tetap solid dan kembali ke rumah dengan damai setelah dialog selesai.
Namun, massa aksi KP4S berharap lebih dari sekadar dukungan verbal. Mereka menginginkan agar Bupati Sumbawa Barat dan Ketua DPRD ikut menandatangani kesepakatan tertulis sebagai bentuk komitmen nyata dalam mendorong pemekaran. Menurut mereka, kesepakatan ini dapat menjadi penguatan dan pegangan resmi bagi KP4S dalam memperjuangkan tuntutan mereka ke tingkat pemerintahan pusat.
Kapolres Sumbawa Barat, AKBP Zukarnaen, S.IP., memastikan bahwa pihak kepolisian tidak masuk ke ranah substansi pemekaran, tetapi hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang aksi berlangsung.
Beberapa tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya turut menyuarakan dukungan terhadap pemekaran ini. Mereka menegaskan bahwa meskipun keputusan akhir berada di tangan pemerintah pusat, perjuangan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa adalah harga mati bagi rakyat Sumbawa.
Hingga berita ini diterbitkan, massa aksi KP4S tetap menuntut agar Presiden atau Menteri Dalam Negeri segera memberikan jawaban tertulis atas tuntutan mereka, sebelum aksi berlanjut hingga tanggal 30 Mei 2025, yang berpotensi melumpuhkan jalur transportasi.(Biro-KSB)
