SUBANG || ONTV.CO.ID —Belasan petani dari Desa Girijaya, Kecamatan Cibinong, mendatangi kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Sukadana, Subang, untuk mengadukan dugaan manipulasi data yang menyebabkan mereka tiba-tiba memiliki tunggakan utang di Bank BJB hingga Rp 45 juta.
Kronologi Kasus
Pada video di Kang Dedi Mulyadi Channel, para petani mengaku, awalnya hanya meminjam modal dari perusahaan permodalan PT. Crowde dengan nilai Rp 3 juta hingga Rp 5 juta. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa nama mereka tercatat memiliki utang jauh lebih besar di Bank BJB.
Akibatnya, mereka masuk dalam daftar BI Checking, yang menghambat mereka untuk mengajukan pinjaman baru dan menimbulkan kekhawatiran akan penagihan utang yang tidak mereka akui.
Respons Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi menduga ada pihak yang mengambil data petani dan menggunakannya untuk mengajukan pinjaman ke bank tanpa sepengetahuan mereka. Ia berjanji akan menelusuri perusahaan yang terlibat serta mengonfirmasi langsung ke pihak Bank BJB terkait skema pinjaman ini.
Dalam pernyataannya, Dedi menegaskan bahwa pemerintah harus hadir untuk melindungi masyarakat dari praktik manipulasi data yang merugikan.
“Saya tidak ingin ada petani yang terjebak dalam utang yang tidak mereka akui. Ini harus ditelusuri sampai tuntas,” ujar Dedi.
Ia juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam sistem perbankan dan permodalan agar masyarakat kecil tidak menjadi korban.
“Jawa Barat harus menjadi tempat yang aman bagi petani dan masyarakat kecil. Tidak boleh ada praktik yang merugikan mereka,” tambahnya.
Langkah Kepolisian
Kasatreskrim Polres Cianjur, AKP Tono Listianto, mengungkapkan bahwa jumlah korban terus bertambah, bahkan mencapai ratusan orang. Untuk itu, Polres Cianjur membuka posko pengaduan bagi petani yang merasa menjadi korban agar dapat mengumpulkan data lebih akurat dan mempercepat proses penyelidikan.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut nasib banyak petani yang bergantung pada pinjaman modal untuk kelangsungan usaha mereka. Pemerintah daerah dan pihak berwenang diharapkan segera mengambil tindakan untuk mengungkap pelaku di balik dugaan manipulasi data ini.***
