BANDUNG || ONTV.CO.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan larangan bagi seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk menggelar rapat di hotel, meskipun pemerintah pusat telah memberikan kelonggaran. Kebijakan ini ditegaskan sebagai bentuk efisiensi anggaran dan kepedulian terhadap ketimpangan fiskal antarwilayah.
“Seluruh kepala daerah di Jabar kami minta memaksimalkan fasilitas kantor. Ini bagian dari upaya efisiensi sesuai Inpres 1/2025,” ujar Ded, dalam unggaha video di instagram @dedimulyadi71.
Ia menyoroti kondisi memprihatinkan yang dialami Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami kerap menangis setiap kali bertemu dengannya karena tidak mampu membayar tunjangan pegawai selama lima bulan terakhir.
“Kasihan Pangandaran. Ibu Bupatinya kalau ketemu saya selalu nangis. Tunjangan pegawainya sudah lima bulan nggak bisa dibayar karena kemampuan anggaran yang sangat terbatas,” ungkap Dedi4.
Dedi menyebut kondisi ini sebagai bukti nyata ketimpangan fiskal yang harus segera diatasi. Ia menegaskan bahwa dana untuk rapat di hotel seharusnya dialihkan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, infrastruktur, dan layanan kesehatan.
“Kalau kita bisa alihkan anggaran hotel itu untuk bangun sekolah, irigasi, dan puskesmas, itu jauh lebih bermanfaat,” tambahnya.
Kebijakan ini mendapat dukungan dari sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua DPRD Jabar yang menyarankan agar rapat dilakukan di lokasi-lokasi yang mencerminkan persoalan nyata masyarakat.
Meski menuai perbedaan sikap dengan beberapa pemerintah kota seperti Bandung, Dedi tetap kukuh bahwa efisiensi dan keberpihakan pada rakyat harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan.(Ns)
