BIMA || ONTV.CO.ID – Organisasi masyarakat Barisan Pemuda Nusantara (BARDAM) akan menggelar aksi akbar pada 21 Mei 2025 mendatang di Bandara dan Pelabuhan Bima. Aksi ini bertujuan untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) serta menyetujui pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Dalam surat resmi yang ditujukan kepada Kapolres Bima Kota. BARDAM NTB menyatakan bahwa aksi ini akan melibatkan 200 orang massa dengan dua tuntutan utama:
- Segera mencabut moratorium pembentukan DOB.
- Mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
Ketua Umum BARDAM, Yunus, S.H., menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat Pulau Sumbawa yang telah memperjuangkan pembentukan PPS selama 25 tahun. Dalam surat yang juga disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri serta pimpinan lembaga legislatif nasional. Yunus menekankan bahwa aspirasi masyarakat harus segera dipenuhi.
Aksi akan dimulai pada 21 Mei 2025 pukul 09.00 WITA dengan titik kumpul di Lapangan Serasuba Bima. Ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya yang telah digelar di Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, serta di perbatasan Poto Tano – Ai Jati, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, yang diprakarsai oleh Komite Percepatan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S).
Beberapa analis menilai bahwa jika aksi ini terus dilakukan secara konsisten, dukungan dari elemen masyarakat di Jakarta berpotensi kembali menguat untuk memperjuangkan aspirasi lama yang sempat tenggelam.
Ketua Umum BARDAM menegaskan bahwa perjuangan ini tidak akan berhenti hingga tuntutan mereka diterima, disetujui, dan disahkan oleh pemerintah.
“Jika perlu, kami siap berjuang sampai titik darah penghabisan demi hak kemerdekaan Provinsi Pulau Sumbawa. Perjuangan tanpa pengorbanan dan doa tidak akan terwujud. Ini ibarat pedang yang sudah keluar dari sarung—pantang untuk dimasukkan kembali,” ujar Yunus dalam pernyataan resminya.
Aksi ini menjadi momentum bagi masyarakat Pulau Sumbawa untuk kembali menegaskan aspirasi mereka kepada pemerintah agar segera mengambil keputusan.(Biro-KSB)
