JAKARTA || ONTV.CO.ID — Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkap fakta mengejutkan: sebanyak 45% bantuan sosial (bansos) selama ini tidak tepat sasaran. Dari total anggaran bansos dan subsidi yang mencapai Rp 500 triliun, hampir separuhnya diduga mengalir ke pihak yang tidak berhak.
Untuk mengatasi masalah ini, Gus Ipul menegaskan bahwa pemerintah kini mengandalkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran bansos. DTSEN merupakan sistem data terpadu yang akan dimutakhirkan setiap tiga bulan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
“Mulai tahun ini, bansos disalurkan berdasarkan data terbaru yang lebih akurat dan dinamis. Ini adalah sejarah baru bagi Indonesia,” ujar Gus Ipul di Gedung DPR/MPR, Selasa (15/7/2025).
Siapa yang Keluar dan Masuk?
Gus Ipul menjelaskan bahwa penerima bansos akan disaring ulang:
- Keluar: Mereka yang masuk kategori inclusion error, seperti yang sudah sejahtera, terindikasi penyalahgunaan bansos, atau tidak lagi memenuhi syarat.
- Masuk: Warga yang selama ini terlewat (exclusion error) namun sebenarnya layak menerima bantuan.
Pemerintah juga menyiapkan mitigasi risiko bagi masyarakat yang terdampak perubahan data. Mereka yang merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos.
Langkah ini mendapat perhatian serius dari DPR, yang mendesak agar validasi data dilakukan secara transparan dan melibatkan pemerintah daerah. Dengan DTSEN, diharapkan bansos tak lagi menjadi ladang kesalahan, melainkan instrumen keadilan sosial yang tepat sasaran.***
