Daerah

Ketua Organisasi Pers DPD JNI Udin Komarudin Soroti Dugaan Ketidaktransparanan Anggaran Advertorial Diskominfo Mesuji

×

Ketua Organisasi Pers DPD JNI Udin Komarudin Soroti Dugaan Ketidaktransparanan Anggaran Advertorial Diskominfo Mesuji

Sebarkan artikel ini

MESUJI II ONTV.CO.ID — Ketua Organisasi Pers Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia (DPD. JNI), Udin Komarudin, menyampaikan keprihatinannya terkait dugaan ketidaktransparanan pengelolaan anggaran advertorial oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mesuji. Isu ini mencuat setelah sejumlah media melaporkan adanya pembagian dana publikasi yang dianggap tidak merata dan cenderung berpihak pada kelompok tertentu, Jumat [14/03/25].

Menurut laporan yang beredar, pada tahun 2025, Diskominfo Mesuji mengalokasikan anggaran sebesar Rp184.000.000 untuk 27 media. Namun, distribusi anggaran tersebut dinilai tidak transparan dan menimbulkan kecurigaan di kalangan jurnalis. Beberapa media menerima jumlah yang signifikan dan bervariasi, sementara wartawan lainnya tidak mendapatkan alokasi dana tersebut.

ONTV - Gerbang Informasi Nusantara

Udin Komarudin menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, terutama yang berkaitan dengan media massa. “Dana publik yang digunakan untuk publikasi bukan milik pribadi, melainkan berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, seharusnya dialokasikan secara transparan dan adil,” tegasnya.

Ia juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) Resort Mesuji untuk menyelidiki indikasi penyalahgunaan anggaran di Diskominfo. “Indikasi adanya anggaran yang tidak sesuai penggunaannya perlu mendapat perhatian khusus dari APH untuk ditindaklanjuti dan didalami,” tambahnya.

Selain itu, Udin Komarudin mengajak seluruh jurnalis dan media di Kabupaten Mesuji untuk bersatu dalam memperjuangkan transparansi dan keadilan dalam distribusi anggaran publikasi. “Kebijakan yang tidak transparan dan diskriminatif ini berpotensi melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi dan penyelenggaraan negara yang bersih,” ujarnya.

JNI berharap Pemerintah Kabupaten Mesuji segera memberikan klarifikasi dan mengambil langkah konkret untuk memastikan pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan media massa. [Tim 007 Lampung].

ONTV - Gerbang Informasi Nusantara
ONTV - Gerbang Informasi Nusantara
ONTV - Gerbang Informasi Nusantara

Tinggalkan Balasan