MATARAM-NTB || ONTV.CO.ID — Penolakan terhadap rencana relaksasi izin ekspor konsentrat PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) terus bergulir. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Konsorsium NTB menyatakan sikap tegas menolak kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan semangat hilirisasi dan kemandirian ekonomi nasional.
“Relaksasi ekspor hanya menguntungkan segelintir elite korporasi dan melemahkan komitmen pemerintah dalam membangun industri pengolahan dalam negeri,” tegas Ketua Konsorsium NTB, Fidar Khairul Diaz, dalam keterangannya kepada ONTV, Sabtu (12/7/2025).
Menurut Fidar, konsesi besar yang telah diberikan kepada PT AMNT seharusnya dibarengi dengan tanggung jawab serius dalam pembangunan smelter. Ia menilai tuntutan relaksasi ekspor saat proyek pemurnian belum rampung adalah bentuk kemunduran dari agenda hilirisasi yang selama ini digaungkan Presiden.
“Kami menolak segala bentuk relaksasi ekspor konsentrat yang diberikan kepada PT Amman Mineral. Jika pembangunan smelter tidak selesai sesuai tenggat waktu, maka sanksi administratif dan pencabutan izin ekspor harus ditegakkan,” tambahnya.
Desakan Audit dan Ancaman Aksi Massa
Konsorsium juga menyoroti dampak jangka panjang dari kebijakan relaksasi. Mereka khawatir jika kelonggaran terus diberikan tanpa evaluasi objektif, maka komitmen Indonesia untuk keluar dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah hanya akan menjadi slogan.
Mereka mendesak Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian segera melakukan audit menyeluruh terhadap progres pembangunan smelter PT AMNT di Kabupaten Sumbawa Barat.
Sebagai bentuk keseriusan, Konsorsium NTB menyatakan tengah menyiapkan langkah lanjutan jika tuntutan mereka diabaikan, termasuk rencana aksi unjuk rasa besar-besaran di Mataram dan Jakarta.
“Kalau suara kami tidak didengar, kami akan turun ke jalan. Ini bukan soal politik, ini soal masa depan sumber daya alam Indonesia dan martabat kebijakan nasional,” tegas Fidar.
(Biro-KSB)
