MATARAM-NTB || ONTV.CO.ID – Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Baiq Isvie Rupaeda, mendesak Gubernur NTB, Lalu M. Iqbal, untuk membatalkan rekomendasi tujuh calon direksi Bank NTB Syariah. Menurutnya, proses seleksi tersebut harus dilakukan secara transparan dan mempertimbangkan aspirasi publik.
Dalam pernyataannya, Isvie meminta gubernur—sebagai pemegang saham mayoritas—agar bersikap tegas dalam merespons polemik yang berkembang. Tuntutan itu disampaikan secara terbuka, menyoroti perlunya pemimpin daerah mendengar masukan masyarakat.
**Gubernur Respons Desakan DPRD NTB**
Gubernur NTB akhirnya angkat bicara terkait desakan tersebut. Saat dihubungi oleh media pada pukul 09.00 WIB, ia menyatakan bahwa keterangannya akan dijelaskan dalam rapat bersama DPRD Provinsi NTB. “Saya tetap menjalin komunikasi yang baik dengan legislatif,” ujarnya.
Isvie sebelumnya meminta agar gubernur segera mengambil langkah konkret dengan memanggil panitia seleksi (pansel) guna mengklarifikasi dinamika internal yang muncul. Ia juga menyoroti adanya perbedaan pendapat dalam pansel, termasuk dari salah satu anggota tim, Prof. Zainal Asikin.
Peran LPPI Dipertanyakan
Selain menyoroti proses seleksi, Isvie juga mempertanyakan peran Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) sebagai mitra teknis dalam seleksi direksi. Ia mendesak agar seluruh hasil asesmen yang dilakukan LPPI dibuka ke publik sebagai bentuk transparansi pengelolaan dana daerah.
“Setiap hasil kerja harus dipublikasikan, karena ini bagian dari transparansi penggunaan dana daerah yang harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Menurut Ketua DPRD NTB, sebagai bank daerah kebanggaan masyarakat, manajemen Bank NTB Syariah seharusnya memberikan peluang bagi putra-putri daerah yang memiliki kompetensi dan integritas. Ia berharap pansel mengadopsi praktik rekrutmen dari bank daerah lain yang memberikan kesempatan luas bagi masyarakat lokal.
Isvie juga mengingatkan gubernur agar memperhatikan masukan publik demi menjaga kredibilitas seleksi. Ia menegaskan bahwa pansel harus bekerja secara profesional tanpa intervensi dari pihak manapun. “Setiap hasil seleksi harus dipublikasikan, agar masyarakat NTB tahu bahwa tidak ada kepentingan tertentu dalam proses ini,” pungkasnya.(Biro-KSB)
