DaerahPemerintahan

Pemkab Lampung Utara Ajukan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

×

Pemkab Lampung Utara Ajukan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025

Sebarkan artikel ini

LAMPUNG UTARA II ONTV.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Utara yang digelar di Gedung DPRD Lampung Utara, Selasa (9/6/2026).

Bupati Lampung Utara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Dra. Intji Indriati, M.H., menghadiri rapat paripurna tersebut sekaligus menyampaikan sambutan tertulis Bupati Lampung Utara di hadapan pimpinan dan anggota DPRD.

ONTV - Gerbang Informasi Nusantara

Dalam penyampaiannya, dijelaskan bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2025 secara umum telah berjalan dengan optimal sesuai dengan target dan program pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara tetap membuka ruang evaluasi dan perbaikan guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta efektivitas pembangunan daerah di masa mendatang.

“Diharapkan kepada segenap anggota dewan yang terhormat agar terus bersinergi dan memberikan masukan yang konstruktif sebagai upaya mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara,” demikian disampaikan dalam sambutan tertulis Bupati.

Rapat paripurna tersebut menjadi bagian penting dalam proses akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus wujud transparansi pemerintah kepada masyarakat melalui lembaga legislatif.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Lampung Utara M. Yusrizal, S.T., para pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ini selanjutnya akan dibahas bersama DPRD sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(*)

ONTV - Gerbang Informasi Nusantara
ONTV - Gerbang Informasi Nusantara
ONTV - Gerbang Informasi Nusantara

Tinggalkan Balasan