BeritaDaerah

Pemda Lombok Utara Realisasikan Bantuan Perdana 15 Sepeda Motor Dinas untuk Kepala Dusun

×

Pemda Lombok Utara Realisasikan Bantuan Perdana 15 Sepeda Motor Dinas untuk Kepala Dusun

Sebarkan artikel ini

LOMBOK UTARA-NTB || ONTV.CO.ID — Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai merealisasikan bantuan perdana berupa 15 unit sepeda motor dinas untuk kepala dusun (Kadus) sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik dan mendukung pelaksanaan program kerja pemerintah daerah.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU, Mala Siswandi, menyampaikan bahwa pengadaan kendaraan dinas ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025 dan akan dilanjutkan secara bertahap melalui APBD 2026.

ONTV - Gerbang Informasi Nusantara

“Total kepala dusun di KLU mencapai 471 orang. Karena keterbatasan anggaran, pengadaan dilakukan bertahap. Ini adalah bantuan perdana, dan jenis kendaraan yang diberikan adalah sepeda motor Honda Beat,” jelas Mala kepada media pada Jumat (3/10/2025).

Tujuan Program: Percepat Mobilitas dan Serap Aspirasi Warga

Mala menambahkan bahwa BBM akan ditanggung masing-masing Kadus. Tujuan utama pemberian kendaraan dinas ini adalah untuk memperlancar mobilitas kepala dusun dalam menjalankan tugas pemerintahan, menyerap aspirasi warga, dan memastikan program daerah berjalan maksimal.

“Kadus adalah ujung tombak pemerintahan desa yang paling dekat dengan masyarakat. Diharapkan mereka lebih intens turun ke lapangan,” ujarnya.

Kritik dan Respons: Perlu Kajian Ulang?

Program ini mendapat kritik dari Jaringan Masyarakat Peduli Lombok Utara (Jampi-LU). Adi Purwanto, salah satu aktivis ormas, mempertanyakan urgensi program tersebut.

“Pemerintah perlu mengkaji ulang. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih prioritas, apalagi tingkat kemiskinan di Lombok Utara masih di bawah standar,” tegas Adi.

Menanggapi kritik tersebut, Mala Siswandi menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari janji politik Bupati dan Wakil Bupati yang telah disepakati bersama legislatif.

“Tidak ada penolakan dari DPRD. Ini adalah komitmen politik yang harus direalisasikan,” pungkasnya.

(Barsa-NTB)

ONTV - Gerbang Informasi Nusantara
ONTV - Gerbang Informasi Nusantara
ONTV - Gerbang Informasi Nusantara

Tinggalkan Balasan