CIREBON || ONTV.CO.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengunjungi lokasi longsor di Gunung Kuda, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, pada Sabtu, 31 Mei 2025. Dalam kunjungannya, ia menemui keluarga korban yang terdampak bencana tersebut dan menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi yang telah merenggut 14 nyawa.
Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa salah satu korban adalah seorang ibu pedagang minuman, yang kini berstatus janda dengan empat anak.
“Saya baru saja selesai melihat langsung lokasi longsor di penambangan Gunung Kuda. Saya juga menengok salah satu korban, seorang ibu pedagang minuman yang kini berstatus janda dan memiliki empat orang anak,” ujarnya.
Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab, Dedi Mulyadi memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menanggung penuh biaya pendidikan bagi anak-anak yang kehilangan orang tua akibat tragedi ini. Ia bahkan menyatakan kesediaannya menjadi ayah asuh bagi mereka.
“Dan saya bersedia untuk menjadi ayah asuh dari mereka semua,” tegasnya.
Selain menemui keluarga korban, Dedi Mulyadi juga mengambil langkah tegas dengan mencabut izin tambang di Gunung Kuda. Ia menilai bahwa pengelolaan tambang tidak memenuhi standar keselamatan, sehingga menyebabkan bencana yang merenggut banyak korban jiwa.
“Izin tambang ini keluar tahun 2020, sebelum saya menjabat sebagai gubernur. Sejak saya memimpin, saya sangat selektif dan tidak pernah mengeluarkan izin tambang baru. Justru banyak yang saya tutup,” jelasnya.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa moratorium perizinan tambang telah diberlakukan sejak awal masa jabatannya. Tambang-tambang yang terbukti merusak lingkungan dan tidak memiliki sistem kerja yang aman langsung dievaluasi dan ditutup.
Dedi Mulyadi berharap bahwa tragedi ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, terutama dalam memperhatikan keselamatan pekerja dan pengelolaan lingkungan. Ia juga meminta agar pengelola tambang bertanggung jawab atas koran yang terdampak.
“Semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi kita bahwa siapapun yang menjadi tuan harus mengelola pengusahanya dengan baik, bertanggung jawab terhadap seluruh peristiwa yang terjadi,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah yang diambil, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas tambang serta memastikan bahwa keselamatan pekerja menjadi prioritas utama.***
