LAMPUNG BARAT II ONTV.CO.ID** – Keluarga korban dugaan perundungan yang terjadi di Pekon Batu Kebayan, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, meminta masyarakat dan seluruh pengguna media digital menghentikan penyebaran serta menghapus video maupun dokumentasi visual yang memperlihatkan wajah, fisik, dan identitas korban.
Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan hak anak, khususnya dalam menjaga privasi, memulihkan kondisi psikologis, serta melindungi masa depan korban dari dampak perundungan yang semakin meluas akibat penyebaran konten digital.
Pernyataan resmi keluarga disampaikan oleh perwakilan keluarga, Pakde Pur, yang juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Lampung Barat, dalam kegiatan mediasi di Balai Pekon Batu Kebayan, Senin (9/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, keluarga menegaskan bahwa penanganan pascainsiden tidak boleh hanya berfokus pada penyelesaian persoalan yang terjadi, tetapi juga harus mengutamakan pemulihan psikologis anak dan menjamin hak korban untuk kembali menjalani kehidupan secara aman dan normal.
Prioritaskan Pemulihan Psikologis Korban
Keluarga menilai dampak perundungan terhadap anak dapat semakin berat apabila video atau dokumentasi kejadian terus beredar di media sosial maupun aplikasi pesan singkat.
Penyebaran konten tersebut dikhawatirkan menimbulkan trauma berkepanjangan, stigma sosial, serta tekanan psikologis baru bagi korban.
“Kami berharap kondisi psikologis anak dapat dipulihkan secara intensif. Kami mendorong adanya intervensi dan pendampingan konkret dari dinas serta instansi teknis terkait agar korban mendapatkan hak perlindungan, pendampingan rehabilitatif, dan pengawasan sebagaimana mestinya,” ujar Pakde Pur mewakili keluarga.
Menurutnya, keterlibatan tenaga profesional dan instansi yang memiliki kewenangan dalam perlindungan anak sangat diperlukan agar korban memperoleh pendampingan berkelanjutan.
Dengan demikian, anak diharapkan dapat kembali menjalani aktivitas sosial maupun pendidikan tanpa dihantui rasa takut, malu, atau tekanan akibat peristiwa yang dialaminya.
Keluarga Desak Digital Blackout dan Penghapusan Video
Selain meminta pendampingan psikologis, keluarga juga mendesak penghentian total penyebaran video insiden atau yang mereka sebut sebagai *digital blackout* terhadap konten yang memperlihatkan korban.
Permintaan tersebut ditujukan kepada masyarakat, pengguna media sosial, admin grup WhatsApp, serta pihak-pihak yang masih menyimpan atau memiliki dokumentasi visual terkait kejadian tersebut.
“Kami mengimbau secara rasional dan kolektif, mulai hari ini, Senin (9/11/2026), seluruh dokumentasi visual korban dihapus tanpa terkecuali. Tidak boleh ada lagi upaya penyimpanan, pengunggahan ulang, maupun redistribusi konten tersebut. Korban memiliki masa depan yang wajib kita lindungi bersama dari bahaya menjadi korban untuk kedua kalinya,” tegasnya.
Keluarga berharap masyarakat tidak menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan tontonan, hiburan, maupun konsumsi publik yang justru memperburuk kondisi psikologis anak.
Menurut keluarga, menghentikan penyebaran video merupakan salah satu langkah penting untuk mencegah terjadinya *secondary victimization*, yakni kondisi ketika korban kembali mengalami tekanan atau penderitaan akibat respons dan perlakuan lingkungan setelah kejadian.
Siapkan Langkah Hukum bagi Penyebar Konten
Pihak keluarga juga menegaskan akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja tetap menyebarluaskan, mengunggah ulang, atau memanfaatkan dokumentasi visual korban.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga hak privasi anak sekaligus mengingatkan masyarakat agar lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media digital.
Keluarga berharap seluruh pihak dapat menunjukkan kepedulian dengan tidak menyebarkan identitas maupun rekaman yang dapat merugikan korban.
Melalui pernyataan ini, keluarga mengajak masyarakat Lampung Barat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, peduli, dan ramah anak.
**Sebab, melindungi anak bukan hanya menghentikan perundungan, tetapi juga memastikan luka psikologisnya tidak kembali terbuka akibat penyebaran konten digital. Masa depan anak harus lebih diutamakan daripada rasa ingin tahu publik.
Kontak Informasi dan Media Relations:
Aliansi Jurnalis Persada (AJP) Lampung Barat.
