ROKAN HILIR-RIAU || ONTV.CO.ID — Rencana Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, untuk memberikan baju sekolah gratis kepada siswa baru tingkat SD dan SMP disambut baik oleh Ketua Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGM Indonesia) Kabupaten Rokan Hilir, Purwoto. Ia menilai langkah tersebut sebagai kebijakan positif yang mampu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama para orang tua siswa.
Purwoto menyebut, program ini merupakan bentuk realisasi dari janji kampanye Bupati Bistamam saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang lalu. Menurutnya, janji tersebut harus diwujudkan sebagai bentuk komitmen kepada rakyat.
“Ini adalah janji politik yang wajib ditepati. Memberikan seragam sekolah gratis tentu sangat membantu, apalagi bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Purwoto kepada awak media saat ditemui di Sekretariat PGM Indonesia, Jalan Lintas Riau – Sumatera, Kecamatan Bagan Sinembah, Kamis (10/7/2025).
Meski demikian, Purwoto menyampaikan keprihatinannya terhadap informasi bahwa program bantuan seragam tersebut hanya diperuntukkan bagi siswa yang bersekolah di sekolah negeri. Ia menilai kebijakan semacam itu tidak adil dan berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial.
“Jika benar hanya untuk siswa negeri, ini tentu sangat mencederai rasa keadilan. Anak-anak yang bersekolah di swasta, termasuk madrasah seperti MI, MTs, hingga pesantren, juga bagian dari anak bangsa dan berhak mendapat perhatian yang sama,” tegasnya.
Purwoto mengusulkan agar bantuan tidak diberikan berdasarkan status sekolah, melainkan berdasarkan kondisi ekonomi siswa. Ia menyarankan agar prioritas utama adalah siswa dari keluarga kurang mampu, tanpa memandang mereka berasal dari sekolah negeri atau swasta.
“Kalau memang anggaran daerah belum mencukupi untuk semua, ya paling tidak prioritaskan siswa dari keluarga tidak mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta,” katanya.
Menurut Purwoto, pernyataannya bukan bentuk kritik terhadap pemerintah, melainkan masukan yang konstruktif. Ia berharap Bupati Bistamam dapat mempertimbangkan kembali mekanisme penyaluran bantuan tersebut agar lebih merata dan adil.
“Kami sangat mendukung program ini. Namun, kami juga berharap tidak ada diskriminasi dalam pelaksanaannya,” tutupnya.
(Citra Yovfie Ardina)
