INDRAMAYU || ONTV.CO ID – Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, bersama tokoh masyarakat Haji Warjo menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan di Rumah Makan Panoram, Desa Tambak, Indramayu, pada Selasa (13/5/2025).
Dukungan terhadap Satgas Anti-Premanisme mengalir deras dari berbagai elemen masyarakat yang menilai langkah ini penting untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan. Kondisi yang lebih kondusif diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi ke daerah.
Tokoh masyarakat Haji Warjo menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk aksi premanisme, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok.
“Saya sangat mendukung adanya satgas pemberantasan premanisme. Negara jangan sampai kalah oleh gerombolan preman, karena dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas,” ujar Haji Warjo.
Menurutnya, keberadaan preman bisa menjadi ancaman serius bagi iklim investasi di Indramayu. Dengan keamanan yang terjaga, investor dari luar daerah diharapkan lebih percaya diri untuk membuka usaha atau mendirikan pabrik di wilayah tersebut, sehingga membantu mengurangi angka pengangguran.
“Dengan adanya kepastian hukum dan keamanan, investor akan lebih nyaman. Ini tentu akan berdampak positif pada perekonomian daerah,” tambahnya.
Wakil Bupati Indramayu, Syaefudin, menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam memberantas premanisme.
“Kami ingin investasi di Indramayu benar-benar aman dan nyaman. Ini sejalan dengan visi Indramayu yang reang, aman, dan nyaman. Pemerintah juga berkomitmen mempermudah perizinan agar para investor merasa dilayani dan terlindungi,” ujar Syaefudin kepada awak media.
Ia menambahkan bahwa menjaga kondusivitas daerah bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan dukungan dari media dan masyarakat.
“Kita tidak ingin ada lagi aksi premanisme yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Mari bersama-sama menjaga Indramayu agar tetap terbuka dan ramah bagi investor,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Indramayu berharap masyarakat dapat memahami perbedaan antara organisasi masyarakat (ormas) yang legal dan menjalankan fungsi sosial, dengan preman yang bertindak di luar hukum.
Langkah tegas akan diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti mengganggu keamanan dan kenyamanan publik.
“Dengan gerakan anti-premanisme yang telah digaungkan hingga tingkat pusat dan diperkuat oleh pemerintah daerah, masyarakat berharap perubahan nyata segera terwujud dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.(*/Mutadi)
