SUBANG || ONTV.CO.ID – Ketua Gerakan Relawan Pandu Garuda (GRPG) Kabupaten Subang, Tubagus Heri Heryana, memperkirakan salahsatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Subang Sejahtera (PT SS) akan mengalami kebangkrutan. Perkiraan tersebut diungkapkannya, Rabu (26/3/2025).
“Bukan tidak mungkin, karena janji Bupati Subang, Reynaldi, yang diucapkan di hadapan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kedepan, Kabupaten Subang sudah tidak ada lagi pertambangan, sementara salahsatu sektor usaha yang saat ini digarap oleh PT. SS adalah usaha pertambangan,” ujar Heri.
Menurut Heri, sektor usaha yang sedang digarap oleh PT SS, yakni usaha Quarry yang berada di lahan PTPN Jalupang. Lahan tersebut, tambah Heri, merupakan sewa lahan yang nilai pertahunnya sangat fantastis, hingga mencapai milyaran rupiah.
“Artinya, kalau ada larangan pertambangan, maka usaha tersebut tidak akan berjalan, dan ninvestasi yang sudah ditanamkan disana, tidak akan bisa digunakan,” tambah Heri.
Hal lainnya, menurut Heri, imbas dari kebijakan Bupati Subang yang tidak akan mengijinkan pertambangan di Kabupaten Subang, usaha pemenuhan Kerjasama antara PT SS dengan Wahana Patimban, yakni pengurugan lahan, tidak akan bisa terpenuhi.
“Sementara berdasarkan laporan, salahsatu usaha yang “menguntungkan” PT SS di tahun 2024 adalah Kerjasama dengan Wahana Patimban berupa pematangan lahan di Kawasan Wahana Patimban dengan nilai proyek sebesar Rp.67 Milyar,” jelas Heri.
Sedangkan di sektor usaha jalan tol sendiri, menurut Heri, PT SS juga akan mengalami kerugian, Dimana PT Ss berharap akan menjadi pemasok material alam berupa tanah merah, pasir, batu dan material yang lain, sementara sektor usaha PT SS, tidak bisa berjalan.
“Jadi, mau bisa supply bahan material alam dengann impact yang menguntungkan gimana? Sementara bahan material alamnya, mereka harus beli dari Perusahaan lain?! Artinya, kemungkinan tidak menguntungkan atau tidak akan jadi penyuplai barang, semakin besar, dan ini akan merugikan mereka (PT SS),” ucap Heri.
Hal lain yang menjadi alasan kemungkinan PT Subang Sejahtera bangkrut, menurut Heri, dengan tidak berjalannya sektor usaha di Wahana Patimban, PT. SS memiliki beban hutang yang besar, karena modal untuk usaha proyek di Wahana, merupakan pinjaman dari perbankan.
“Dibanding Desember tahun 2023, hutang jangka panjang posisi tahun 2024 naik sebesar Rp2 milyar lebih, atau naik 677,71%, hal ini imbas dari hutang pinjaman dari perbankan untuk modal usaha di proyek Wahana,” jelas Heri.
Turunnya Pendapatan di Tahun 2024
Penurunan pendapatan yang dialami oleh PT SS tahun 2024, menurut Heri, menjadi salahsatu alasan kemungkinan terjadinya kebangkrutan di BUMD Kabupaten Subang tersebut. Disbanding Desember tahun 2023, pendapatan PT SS di tahun 2024, turun sampai 68,85%.
“Angkanya sangat besar, mencapai Rp2 milyar lebih,” ucap Heri.
Menurut Heri, penyebab penurunan pendapatan yang dialami oleh PT SS, berdasarkan laporan keuangan tahun buku Perusahaan tersebut tahun 2024, diantaranya karena adanya penurunan penerimaan deviden interim PI 10% dari MUJ ONWJ.
“Ini harusnya dibuka ke public, sejauh mana pendapatan yang diperoleh oleh PT SS dari MUJ? Dan dari pendapatan yang diperoleh tersebut, digunakan untuk apa saja? Ini yang tidak pernah dibuka ke public,” ucap Heri.
Selain terjadi penurunan pendapatan dari deviden interm PI, menurut Heri, alasan penurunan pendapatan yang dialami oleh PT SS juga, karena adanya beban operasional atau beban administrasi dan umum.
“Ini juga menjadi penyebab penurunan pendapatan,” tambah Heri.
Heri mengungkapkan, ada hal lain yang perlu di evaluasi atas kinerja PT SS, untuk menghindari kemungkinan kebangkrutan, salahsatu diantaranya adalah pembelian saham yang dilakukan oleh PT SS di Perusahaan jasa tol.
“Informasinya, tidak dilakukan RUPS, jadi ini harus dievaluasi lagi,” ujar Heri.
Hal lainnya, menurut Heri, core bisnis PT SS harus diperjelas, jangan sampai Perusahaan plat merah tersebut, melakukan usaha diluar core bisnis mereka yang sebanyak 41 kegiatan usaha. Dan yang paling mengemuka saat ini adalah adanya kabar PT SS melakukan usaha perbankan.
“Mereka melakukan usaha peminjaman uang sejak tahun 2022, in ikan bukan core bisnis mereka! Karenanya, usaha ini juga harus dievaluasi ulang,” tegas Heri. ***
