MATARAM-NTB || ONTV.CO.ID — Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Wilayah Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Abdul Aziz Bagis, menyatakan dukungan penuh terhadap terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif, khususnya dalam menyikapi pemberlakuan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di wilayah NTB.
Komitmen APRINDO NTB dalam Menjaga Stabilitas Harga dan Kepatuhan HET
Sebagai wadah resmi para pelaku usaha ritel modern di NTB, APRINDO aktif mendukung kebijakan pemerintah dalam pengendalian harga kebutuhan pokok. Menyusul terbitnya Keputusan Kepala Bapanas RI Nomor 299 Tahun 2025, HET beras di NTB ditetapkan sebesar:
- Rp13.500/kg untuk beras medium
- Rp14.900/kg untuk beras premium
Pemerintah juga membentuk Satgas Pengendalian Harga Beras melalui Keputusan Nomor 375 Tahun 2025, yang bertugas hingga 31 Desember 2025 di seluruh Indonesia.
Pernyataan Ketua APRINDO NTB: Patuh HET, Jaga Kepercayaan Publik
Dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dr. H. Abdul Aziz Bagis menegaskan bahwa APRINDO NTB telah menerima dan menyosialisasikan Himbauan Kepatuhan Penjualan Beras dari DPP APRINDO, yang mencakup:
- Penjualan beras sesuai HET di seluruh gerai ritel
- Kepatuhan terhadap mutu dan label beras sesuai Peraturan Bapanas No. 2 Tahun 2023
- Koreksi harga mandiri jika ditemukan pelanggaran HET
- Dukungan penuh terhadap pengawasan Satgas, termasuk keterbukaan data harga dan stok
“Kami berharap Perum Bulog Kanwil NTB dapat menyesuaikan skema perdagangan dengan praktik dunia usaha lokal, seperti sistem pembayaran beras SPHP dan premium secara termin, agar ritel dapat menjual sesuai HET,” ujar H. Bagis.
Ajak Masyarakat dan Ritel Lokal Bersinergi
Lebih lanjut, Ketua APRINDO NTB mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh isu-isu hoaks terkait harga beras. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan pelaku ritel — baik modern maupun lokal non-jejaring — untuk bersama-sama mendukung Polda NTB dalam menjaga stabilitas kamtibmas demi kelancaran program pengendalian harga dan mutu beras.
“Kami percaya, dengan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, kita bisa berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB,” tutup H. Bagis.
(den)
