SUBANG || ONTV.CO.ID – Wacana pengalihan dana hibah daerah untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Subang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat dan mahasiswa. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Subang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD dan Kantor Pemerintah Kabupaten Subang pada Selasa, 29 April 2025. Mereka menuntut transparansi dan keberpihakan terhadap rakyat dalam kebijakan tersebut.
Dilansir dari tintahijau.com, Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Subang, Iqbal Maulana, menyatakan bahwa dana hibah selama ini berperan penting dalam mendukung sektor pendidikan, keagamaan, dan organisasi sosial. Ia menilai pengalihan dana hibah demi pembangunan infrastruktur sebagai bentuk ketimpangan kebijakan yang mengabaikan kepentingan masyarakat.
“Kami datang untuk memperjuangkan keberlangsungan hidup masyarakat melalui instrumen penting seperti dana hibah yang selama ini sangat membantu sektor pendidikan, keagamaan, dan organisasi sosial,” ujar Iqbal.
Di sisi lain, pemerintah daerah berargumen bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan fasilitas umum, merupakan prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kelompok mahasiswa dan aktivis menilai bahwa pembangunan fisik tidak boleh mengorbankan dana hibah yang selama ini menjadi instrumen pemberdayaan sosial.
Ketua Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Subang, Abdul Rouf, menegaskan bahwa penghapusan dana hibah dapat berdampak negatif terhadap organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan yang bergantung pada bantuan tersebut.
“Ini adalah bentuk pemiskinan sistematis. Banyak organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan yang selama ini bergantung pada dana hibah untuk keberlangsungan kegiatan mereka,” tegas Rouf.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Aksi protes ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan dukungan terhadap sektor sosial. Para demonstran mendesak DPRD Kabupaten Subang untuk bersikap tegas dalam menolak pengalihan dana hibah dan memastikan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.***
