SUMBAWA BARAT-NTB || ONTV.CO.ID – Ribuan massa yang tergabung dalam Komite Pembentukan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) menggelar aksi lanjutan di Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat, pada Senin (26/05/2025). Aksi ini merupakan jilid ketiga dalam perjuangan mereka menuntut pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), yang mereka sebut sebagai “harga mati.”
Pantauan media menunjukkan bahwa seluruh personel Polres Sumbawa Barat telah dikerahkan ke lokasi aksi, didukung oleh pasukan Shabara Polda NTB dan Kompi Brimob untuk memastikan keamanan. Koordinator aksi lapangan KP4S, Agustus Lanang, menegaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa secara langsung dari gerbang utama wilayah tersebut, yakni Pelabuhan Poto Tano, yang menjadi akses utama jalur transportasi laut menuju Pulau Lombok.
Menurut Joy, salah satu tokoh KP4S, perjuangan pembentukan PPS telah berlangsung lebih dari satu dekade sejak dimulai pada Juli 2013. Aksi lanjutan ini dilakukan setelah demonstrasi sebelumnya pada 13 Mei 2025, dengan harapan agar Presiden Prabowo Subianto segera memberikan kepastian terkait pemekaran wilayah.
“Kami butuh kepastian, bukan janji manis,” tegasnya.
Ketua Umum KP4S, M. Syahril Amin (MSA), menyatakan bahwa aksi ini akan terus berlanjut hingga 30 Mei 2025, sesuai izin yang telah dikantongi dari Polres Sumbawa Barat. Ia menambahkan bahwa meskipun izin tidak diberikan, aksi tetap akan dilakukan karena penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak yang dijamin oleh undang-undang.
“Kami hanya memberikan pemberitahuan kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.
Syahril juga menegaskan bahwa jika pemerintah pusat tidak merespons tuntutan mereka, maka akses transportasi di Pulau Sumbawa akan diblokade. Aksi ini mendapat dukungan dari seluruh kepala desa dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Pulau Sumbawa.
“Kami berharap doa dan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Pulau Sumbawa agar perjuangan ini sukses,” tandasnya.
Perjuangan KP4S terus bergema, dengan harapan agar pemerintah pusat segera memberikan keputusan terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.(Biro-KSB)
