CIREBON || ONTV.CO.ID – Kunjungan Dedi Mulyadi ke Kabupaten Cirebon pada 21 April 2025 dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-543 Kabupaten Cirebon mendapat sorotan tajam dari masyarakat dan tokoh lokal. Mantan Bupati Purwakarta tersebut menghadiri rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, namun kritik bermunculan karena dianggap kurang menyentuh persoalan mendesak seperti banjir dan jalan rusak di wilayah Cirebon Timur.
Kritik dari Warga dan Tokoh Lokal
Masalah banjir di Cirebon telah lama menjadi perhatian utama masyarakat, terutama di wilayah timur yang sering terdampak akibat buruknya sistem drainase dan minimnya perbaikan infrastruktur. Sejumlah warga mengeluhkan bahwa penanganan pemerintah daerah belum maksimal, dengan banyak wilayah masih tergenang air berhari-hari setelah hujan deras.
Tokoh Cirebon Timur, R. Hamzaiya S, melontarkan sindiran tajam dengan menyebut Dedi sebagai “Bapak Tiri”, sebuah istilah yang menggambarkan sosok yang dianggap kurang peduli terhadap kondisi masyarakat setempat. Pernyataan ini memicu banyak komentar di media sosial. dengan banyak netizen mempertanyakan komitmen Dedi dalam menangani isu lingkungan dan infrastruktur.
Respons Dedi Mulyadi terhadap Kritikan
Menanggapi sindiran tersebut, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa dirinya akan terus berkeliling dan menyerap aspirasi masyarakat. Dalam beberapa kesempatan, ia juga telah mengunjungi daerah terdampak banjir, meskipun banyak yang menganggap responsnya belum cukup cepat. Ia menegaskan bahwa penanganan infrastruktur dan lingkungan membutuhkan koordinasi lebih luas dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pusat.
Harapan Warga untuk Perbaikan Infrastruktur
Masyarakat Cirebon berharap adanya solusi konkret dalam penanganan banjir, serta perbaikan sistem drainase dan infrastruktur jalan yang lebih efektif. Sejumlah tokoh masyarakat mengusulkan agar pemerintah segera mengalokasikan anggaran khusus untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana alam, sehingga kejadian serupa bisa diminimalisir di masa depan.
Kritik ini menjadi peringatan bagi para pemimpin daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam menangani isu yang berdampak langsung pada kehidupan warga.***
