BANDAR LAMPUNG II ONTV.CO.ID — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat sistem pengawasan internal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat membuka kegiatan Capacity Building Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) di Gedung Pusiban, Senin (25/5/2026).
Dalam sambutannya, Jihan menekankan bahwa pemerintah saat ini berada di ruang terbuka yang diawasi langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menyusun program yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
> “Kita hari ini sebagai pemerintah tidak boleh membuat suatu program yang penting buat program, tapi membuat program yang penting,” tegas Jihan.
Menurutnya, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) menjadi langkah strategis dalam memastikan setiap program pembangunan berjalan tepat sasaran, transparan, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Pemprov Lampung Perkuat Pengawasan Internal dan Manajemen Risiko
Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan berbagai langkah penguatan pengendalian internal, mulai dari memperkuat komitmen pimpinan, penerapan manajemen risiko, optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga penanaman budaya integritas di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Saat ini, tingkat maturitas SPIP Provinsi Lampung berada pada Level 3 atau kategori “Terdefinisi” dengan skor 3,200. Sementara itu, indeks manajemen risiko mencapai angka 3,073, yang menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Tidak hanya itu, pengawasan internal juga menunjukkan progres signifikan. Dalam dua bulan terakhir, optimalisasi pengembalian kerugian negara hampir mencapai Rp7 miliar. Capaian tersebut menjadi indikator semakin kuatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Zona Integritas dan WBK Jadi Fokus Pemprov Lampung
Sebagai upaya memperkuat akuntabilitas dan menjaga marwah pembangunan daerah, Pemprov Lampung juga terus memperluas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di sejumlah OPD pelayanan publik.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, serta berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dengan penguatan SPIP-T dan budaya integritas, Pemprov Lampung optimistis dapat menghadirkan pemerintahan yang semakin responsif dan dipercaya masyarakat.(*)
