BANDUNG || ONTV.CO.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan kritik tajam terhadap maraknya yayasan bodong yang beroperasi tanpa izin resmi di wilayah Jawa Barat. Dalam pernyataannya pada 23 April 2025, Dedi juga mengungkapkan rencana pemangkasan dan evaluasi dana hibah untuk pesantren sebagai bagian dari langkah reformasi anggaran daerah.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa yayasan bodong tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga mencederai kepercayaan terhadap lembaga sosial yang sah.
“Yayasan yang tidak memiliki legalitas resmi dan hanya berorientasi pada keuntungan pribadi harus ditindak tegas. Ini adalah bentuk penipuan yang merugikan masyarakat,” ujar Dedi dalam sebuah konferensi pers di Bandung.
Selain itu, Dedi mengungkapkan bahwa dana hibah untuk pesantren akan dievaluasi secara menyeluruh guna memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan dari anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dana hibah untuk pesantren sering kali tidak terpantau dengan baik, sehingga perlu dilakukan reformasi,” jelasnya.
Rencana ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat dan pemimpin pesantren. Beberapa pihak mendukung langkah tersebut sebagai upaya meningkatkan transparansi, sementara yang lain mengkhawatirkan dampaknya terhadap operasional pesantren yang bergantung pada dana hibah.
Dedi Mulyadi berharap reformasi ini dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan tata kelola anggaran yang lebih baik di Jawa Barat, sekaligus mendorong yayasan dan lembaga sosial untuk beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku.***
