Oleh: Lalu Wisnu Pradipta
Founder LIDI Foundation, Pegiat Isu Sosial & Disabilitas
Kabupaten Lombok Timur belakangan ini kerap dijuluki sebagai kabupaten bansos. Julukan tersebut muncul seiring dengan kebijakan pemerintah daerah yang mengalokasikan sekitar Rp30 miliar anggaran bantuan sosial (bansos) dalam satu tahun anggaran. Sejak awal kepemimpinan Bupati Khairul Warisin, bansos menjadi salah satu program yang paling cepat dijalankan dan paling sering digelontorkan kepada masyarakat.
Sekilas, kebijakan ini tampak sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat miskin. Namun, jika ditelaah lebih jauh, muncul pertanyaan mendasar: apakah kemiskinan di Lombok Timur sedemikian akut sehingga harus terus-menerus dijawab dengan bansos? Ataukah justru kebijakan ini menunjukkan minimnya arah pembangunan jangka panjang yang berorientasi pada kemandirian?
Dalam satu tahun berjalan, bansos telah disalurkan beberapa kali. Kondisi ini menimbulkan kesan seolah-olah masyarakat miskin di Lombok Timur tidak pernah berkurang, bahkan seperti “tidak habis-habis”. Padahal, tujuan utama pembangunan daerah seharusnya bukan memperbanyak daftar penerima bantuan, melainkan mengurangi jumlah warga yang bergantung pada bantuan itu sendiri.
Masalah lain yang tidak bisa diabaikan adalah polemik ketidaktepatan sasaran. Di ruang-ruang publik informal, khususnya di berbagai grup WhatsApp masyarakat, bansos menjadi perbincangan hangat. Banyak warga mempertanyakan mengapa penerima bantuan justru mereka yang dianggap dekat dengan tim sukses, aparat tertentu, atau jaringan kekuasaan, sementara warga miskin yang benar-benar membutuhkan justru terlewat.
Terlepas dari benar atau tidaknya tudingan tersebut, persepsi publik ini menandakan satu hal penting: kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola bansos sedang berada pada titik rawan. Bansos yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan sosial justru berpotensi memicu kecemburuan, konflik sosial, dan delegitimasi kebijakan publik jika tidak dikelola secara transparan, akuntabel, dan berbasis data yang valid.
Lebih jauh, ketergantungan berlebihan pada bansos berisiko mengaburkan arah pembangunan Lombok Timur. Daerah ini memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, dan ekonomi desa. Anggaran puluhan miliar rupiah seharusnya dapat diarahkan untuk program pemberdayaan jangka menengah dan panjang: modal usaha produktif, penguatan kelompok tani dan ternak, penciptaan lapangan kerja, serta program inklusif bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan perempuan kepala keluarga.
Bansos tentu tetap diperlukan, terutama dalam kondisi darurat dan bagi kelompok yang benar-benar tidak berdaya. Namun, menjadikan bansos sebagai wajah utama pembangunan adalah pilihan kebijakan yang berisiko. Daerah yang terlalu nyaman dengan pendekatan bantuan tunai berulang justru berpotensi melanggengkan kemiskinan, bukan menguranginya.
Saatnya Mengubah Arah Kebijakan
Jika Lombok Timur ingin keluar dari stigma sebagai kabupaten bansos, maka evaluasi kebijakan harus dilakukan secara serius dan terbuka. Pemerintah daerah perlu berani menjawab pertanyaan publik: sampai kapan bansos menjadi solusi utama? Di mana peta jalan pengurangan kemiskinan yang terukur, berkelanjutan, dan berpihak pada kemandirian rakyat?
Kepemimpinan tidak cukup diukur dari seberapa sering bantuan dibagikan, tetapi dari seberapa banyak warga yang berhasil dibebaskan dari ketergantungan. Lombok Timur membutuhkan keberanian politik untuk beralih dari kebijakan populis menuju kebijakan transformatif. Tanpa itu, bansos hanya akan menjadi pengulangan rutin, sementara akar kemiskinan tetap dibiarkan tumbuh subur.
