PURWAKARTA || ONTV.CO.ID – Aksi buruh di depan Gedung DPRD Kabupaten Purwakarta semakin memanas dengan orasi yang disampaikan oleh Kasma, S.H., pengurus PC AMK Perangkat Daerah Garda Metal Purwakarta, sekaligus PUK PT. MAPI, Senin (23/12/2024)
Dalam orasinya, Kasma menyoroti ketidakadilan dan bobroknya pengelolaan upah sektoral di Purwakarta, serta menuntut tindakan tegas dari DPRD Purwakarta.
Kasma dengan lantang menyatakan bahwa upah minimum sektoral kota (UMSK) seharusnya lebih tinggi daripada upah minimum kota (UMK), sebagaimana diatur dalam Permen Nomor 16 Tahun 2024.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini Disnaker dan berbagai pihak terkait tidak menjalankan aturan tersebut dengan benar.
“Berdasarkan Permen Nomor 16 pasal 7 bahwa UMSK wajib ada karena berdasarkan resiko kerja, pekerjaan yang lebih berat dari perusahaan lainnya, karakteristik, dan lain-lain perusahaan di Purwakarta tidak sama, tapi beda-beda, serta sudah ada UMSk sampai saat ini 2024, maka UMSk di Purwakarra tidak ada alasan untuk tidak ada,” tegas Kasma.(23/12/2024)
Kasma juga mengecam kinerja Disnaker, APINDO dan akademisi yang dianggap tidak memahami kondisi nyata di lapangan. Ia menyebut bahwa rekomendasi UMSK dari Purwakarta ditolak oleh Gubernur Jawa Barat karena tidak ada angka konkret yang diajukan oleh pemerintah kabupaten maupun APINDO.
“Memalukan, orang-orang yang katanya intelektual ini tidak tahu aturan hukum dan tidak memahami realitas buruh di lapangan. DPRD harus berani mengganti semua unsur yang ada, termasuk Disnaker, APINDO dan akademisi, karena mereka sudah tidak layak,” serunya.
Kasma juga menyoroti betapa tidak jelasnya penetapan upah sektoral di Purwakarta, yang bertentangan dengan Permen Nomor 16 Tahun 2024. Ia menegaskan bahwa aksi ini adalah wujud kemarahan buruh terhadap ketidakadilan dan buruknya kinerja pemerintah Purwakarta.
“Gedung DPRD ini adalah gedung kita, mereka ada di sana karena kita rakyatnya. Tidak ada batasan untuk kita masuk ke sana, karena suara kita adalah suara rakyat,” tambahnya.
Di akhir orasinya, Kasma menyampaikan renungan yang diiringi musik, menggambarkan betapa ironisnya nasib buruh di negeri yang kaya.
“Kami datang ke tempat ini bukan untuk bermain-main. Ini adalah jeritan hati atas ketidakadilan yang kami rasakan,” ucapnya penuh emosional.
Ia menutup orasinya dengan pesan kepada DPRD Purwakarta agar segera melakukan perombakan terhadap pihak-pihak yang tidak memahami aturan dan tidak mampu menjalankan amanah undang-undang.
“Purwakarta belum sejahtera, masih jauh dari layak. Tolong dengarkan suara buruh dan lakukan perombakan demi kesejahteraan bersama,” tegasnya.
Aksi ini dihadiri oleh ratusan buruh dari berbagai elemen FSPMI, yang terus menyuarakan tuntutan mereka hingga adanya respons nyata dari DPRD Purwakarta.(Bebeng)
