BANDUNG || ONTV.CO.ID – Pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (22/5/2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan 8 rekomendasi utama sebagai prioritas dalam pembangunan provinsi tersebut. Rekomendasi yang menjadi fokus kebijakan mencakup berbagai aspek strategis:
- Angka kemiskinan yang tinggi
- Pendidikan
- Infrastruktur
- Kesehatan
- Pengendalian penduduk
- Pengendalian lingkungan
- Belanja pemerintah yang masih besar
- Pengelolaan aset
Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi menekankan bahwa langkah-langkah kebijakan yang selama ini dianggap kontroversial sebenarnya selaras dengan rekomendasi yang telah disusun. Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan bukanlah tindakan individu semata, melainkan strategi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Jawa Barat.
Sebagai contoh, ia menyebutkan kebijakan penutupan tambang galian C ilegal yang dilakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu. Menurutnya, jika koordinasi dilakukan lebih awal, penindakan bisa gagal karena pelaku tambang dapat mengantisipasi langkah pemerintah.
“Kejutan-kejutan dilakukan untuk memberikan efek kejut, dari efek kejut itu melahirkan viral, dari viral itu melahirkan atensi yang pada akhirnya hari ini Jawa Barat, seluruh penambangan liar bisa diselesaikan secara hukum dan Kapolda memberi atensi yang sangat tinggi,” ungkapnya.
Dedi Mulyadi juga mengungkap bahwa Jaksa Agung telah memberikan perintah kepada Kejaksaan Tinggi untuk melakukan proses pidana terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan dan merugikan kepentingan masyarakat.
Ia menyoroti berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi, termasuk nilai tukar petani yang menurun serta musibah bencana alam yang terus terjadi. Menanggapi hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Gubernur yang melarang alih fungsi lahan, mencakup larangan alih fungsi hutan, areal perkebunan, sumber pengairan, daerah aliran sungai, dan persawahan.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota dengan mengevaluasi tata ruang secara menyeluruh, karena ini merupakan langkah terbaik untuk menghadapi perubahan lingkungan di Jawa Barat.
Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa rekomendasi ini menjadi bagian penting dari strategi pembangunan provinsi dengan pendekatan yang lebih transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(Ns)
