BeritaDaerah

Deklarasi Provinsi Pulau Sumbawa Memanas, Aliansi PPS Ancam Aksi Besar-besaran

×

Deklarasi Provinsi Pulau Sumbawa Memanas, Aliansi PPS Ancam Aksi Besar-besaran

Sebarkan artikel ini

SUMBAWA-NTB || ONTV.CO.ID — Perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa kembali memuncak setelah aliansi masyarakat yang tergabung dalam PPS (Persatuan Perjuangan Sumbawa) menggelar konsolidasi akbar di Lapangan Pahlawan, Sumbawa, Jumat (20/06). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat sebagai bentuk penegasan aspirasi terhadap percepatan pemekaran daerah.

Ketua Aliansi PPS, Ying Gunawan, menyampaikan kekecewaannya atas belum adanya kepastian dari Pemerintah Pusat terkait pengesahan Provinsi Pulau Sumbawa. Ia menyoroti bahwa daerah lain dengan kondisi serupa telah lebih dahulu disahkan, sementara perjuangan masyarakat Sumbawa dinilainya justru menghadapi ketidakjelasan arah.

ONTV - Gerbang Informasi Nusantara

“Pulau Sumbawa seperti tenggelam di bawah arus yang tak tentu arah. Wakil rakyat kami di DPR dan DPD RI pun seolah hanya menyuarakan teori tanpa tindakan nyata,” tegas Ying.

Kekecewaan tersebut semakin dalam setelah Kementerian Dalam Negeri memberikan sinyal bahwa tidak akan ada pemekaran daerah baru dalam waktu dekat. Hal ini menjadi tamparan bagi para pendukung provinsi baru yang merasa kontribusi Pulau Sumbawa terhadap devisa negara selama ini belum dihargai secara proporsional.

Aliansi PPS mengultimatum akan menggelar aksi unjuk rasa skala besar pada 1–3 Juli mendatang di jalur menuju Pelabuhan Poto Tano. Ying menegaskan bahwa aksi ini tidak akan memasuki kawasan pelabuhan yang merupakan obyek vital nasional, serta bukan bentuk makar atau separatisme, melainkan upaya konstitusional dalam menyuarakan hak warga negara.

“Jika aspirasi ini terus diabaikan, kami siap melanjutkan aksi hingga pertengahan Juli, bahkan berencana mengirimkan delegasi langsung ke Istana Negara di Jakarta,” tutur Ying. Ia menambahkan bahwa kekayaan sumber daya alam Pulau Sumbawa yang jauh melampaui beberapa daerah lain, termasuk Lombok, seharusnya menjadi pertimbangan serius bagi Pemerintah Pusat.(Biro-KSB)

ONTV - Gerbang Informasi Nusantara
ONTV - Gerbang Informasi Nusantara
ONTV - Gerbang Informasi Nusantara

Tinggalkan Balasan