MATARAM-NTB || ONTV.CO.ID — Pernyataan kontroversial yang diduga menghina masyarakat Pulau Sumbawa oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memicu gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat. Aliansi Pulau Sumbawa (PPS) secara resmi menuntut agar pejabat tersebut segera dicopot dari jabatannya.
Pernyataan yang dipublikasikan oleh salah satu media online pada 11 Agustus 2025 menyebutkan bahwa “rakyat Pulau Sumbawa akan miskin dan hanya bergantung pada sektor pertambangan jika terpisah dari Pulau Lombok.”
Ucapan tersebut dinilai sangat tidak pantas dan melukai harga diri masyarakat Sumbawa.
Reaksi Keras dari Aliansi PPS
Presiden Presidium Aliansi PPS, M. Syahril Amin Dea Naga, menyampaikan kepada media ONTV pada Senin (18/08) bahwa pihaknya sangat keberatan atas pernyataan tersebut. Ia mendesak Gubernur BI Pusat dan Dewan Pengawas BI untuk segera mencopot Kepala Perwakilan BI NTB secara tidak hormat.
“Ini bukan sekadar ucapan biasa. Ini adalah bentuk penghinaan terhadap rakyat Sumbawa. Kami tidak akan tinggal diam,” tegas Syahril.
Ia juga menyinggung bahwa NTB sendiri sangat bergantung pada sektor pertambangan. Ketika konsentrat PT Amman mengalami keterlambatan, NTB langsung mengalami defisit hingga 1,4%, menunjukkan ketergantungan yang tinggi.
Gelombang Protes dan Rencana Aksi
Koordinator Lapangan Aliansi PPS, Abbas Kurniawan, menyatakan kemarahan yang mendalam atas pernyataan tersebut. Menurutnya, pemekaran wilayah bukan sekadar ambisi politik, melainkan tuntutan nurani rakyat Sumbawa untuk pemerataan pembangunan.
“Kami akan bersurat langsung ke Gubernur BI Pusat dan Dewan Pengawas BI di Jakarta. Bahkan, kami sedang merancang aksi demonstrasi di depan Kantor Perwakilan BI NTB dalam waktu dekat,” ujar Abbas.
Ia menambahkan bahwa Aliansi PPS akan terus memperjuangkan pemekaran wilayah Pulau Sumbawa dan meminta Kepala Perwakilan BI NTB untuk segera meminta maaf serta mengundurkan diri sebelum situasi semakin memburuk.
Media ONTV telah mencoba melakukan konfirmasi melalui telepon kepada Kepala Perwakilan BI NTB, namun hingga berita ini diturunkan, nomor yang bersangkutan tidak dapat dihubungi.
(Barsa-NTB)
