KARAWANG || ONTV.CO.ID – Temui nelayan di Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mendengarkan keluhan terkait berkurangnya mata pencaharian mereka yang diduga akibat kerusakan ekosistem.
WALHI merupakan lembaga swadaya masyarakat lingkungan hidup Indonesia yang merupakan bagian dari jaringan Friends of the Earth International. WALHI didirikan pada tahun 1980 dan bergabung dengan FoEI pada tahun 1989. WALHI adalah LSM advokasi lingkungan hidup terbesar dan tertua di Indonesia.
Bertempat di kediaman Sadeli yang merupakan Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Desa Muara pada Rabu (16/10/2024), sekitar 200 nelayan didampingi Kuasa Hukum H. Elyasa Budianto berkumpul dan bertemu dengan rombongan WALHI untuk membahas rusaknya ekosistem yang diduga akibat dampak aktifitas Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) PT. Jawa Satu Power (JSP).
“Kami terdiri dari 442 nelayan aktif dan memiliki kartu nelayan, baik nelayan dari Desa Muara Karawang dan nelayan Desa Cilamaya Girang yang masuk wilayah Subang merasakan semakin menurunnya hasil tangkapan laut yang merupakan mata pencaharian kami,” jelas Sadeli kepada media.(16/10/2024)
Sadeli menceritakan perubahan ekosistem di pesisir laut dimulai sejak kedatangan kapal-kapal tongkang dan tanker pada tahun 2019 yang kedatangannya membuat nelayan kaget karena tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
“Salah satu yang mempengaruhi ekosistem adalah sedimentasi dari pengarugan sehingga ruang lingkup nelayan menjadi sempit akibat pendangkalan berdampak pada ekosistem,” ujar Sadeli.
Selain itu, Sadeli mengatakan bahwa air pembuangan dari PLTGU dan aliran air dari hulu Sungai Cilamaya yang tercemar juga merupakan faktor yang membuat ekosistem semakin menjauh dari wilayah pesisir pantai sehingga nelayan harus melaut lebih jauh lagi untuk mendapatkan hasil tangkapan laut yang hasilnya juga terus alami penurunan.
“Saya kira nelayan Cilamaya ini sudah tepat menyampaikan hak aspirasinya sebagai masyarakat yang berada di negara demokrasi untuk menyampaikan wilayah tangkapannya mulai terganggu,” ucap Wahyudin Iwang, Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat.
Iwang mengatakan bahwa hal tersebut wajib di respon oleh negara melalui pemerintah termasuk oleh perusahaan yang harus memberi dampak positif kepada masyarakat di wilayah sekitar kegiatannya.
“WALHI akan mendukung upaya dan keluhan yang akan dilakukan nelayan karena kami sangat concern terhadap hal-hal yang sangat prisipil yang berkaitan dengan nilai hak dan kedaulatan yang harus dirasakan masyarakat dari negara melalui pemerintah,” tutup Iwang.
Nelayan berharap akan ada pemulihan untuk mata pencaharian mereka agar dapat menafkahi keluarga mereka.(nanang suparman)
