LOMBOK TIMUR-NTB || ONTV.CO.ID — Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) Lombok Timur mendesak Bupati untuk segera meninjau ulang kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024. Kenaikan pajak yang dinilai tidak wajar ini disebut memberatkan masyarakat, terutama di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi dan tekanan inflasi kebutuhan pokok.
Kenaikan PBB-P2 Capai 900%, Dinilai Tidak Transparan
Berdasarkan hasil kajian LK2T, sejumlah objek pajak mengalami lonjakan nilai PBB yang ekstrem. Salah satu contohnya, nilai PBB yang sebelumnya Rp77.165 per tahun melonjak menjadi Rp248.101 pada 2024—kenaikan lebih dari 300%. Bahkan pada objek pajak lain, dari Rp22.198 langsung naik menjadi Rp202.011, atau hampir 900%.
“Lonjakan sebesar ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini indikasi bahwa kebijakan fiskal daerah telah melenceng dan berpotensi menekan daya beli masyarakat,” tegas Direktur Eksekutif LK2T, Jumat (15/8/2025).
Empat Masalah Mendasar dalam Penetapan PBB-P2 2024
LK2T mengidentifikasi empat persoalan utama dalam penetapan PBB-P2 tahun ini:
- Minim kajian sosial-ekonomi sebelum penetapan nilai pajak baru.
- Tidak transparan dalam formula dan indikator penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- Kegagalan komunikasi publik, di mana masyarakat hanya menerima tagihan tanpa penjelasan.
- Potensi regresif, di mana pemilik modal besar lebih mudah menghindar, sementara masyarakat kecil terhimpit.
Seruan LK2T: Audit dan Keadilan Fiskal
Dalam pernyataan tertulisnya, LK2T menilai Bupati Lombok Timur memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan kebijakan pajak dijalankan secara adil dan proporsional. Mereka mendesak agar:
- Kenaikan PBB-P2 2024 yang melonjak drastis dibatalkan sementara.
- Dilakukan audit terbuka terhadap proses penentuan NJOP.
- Disusun kebijakan pajak berbasis kemampuan membayar masyarakat, bukan sekadar mengejar pendapatan daerah.
“Rakyat bukan mesin pencetak uang bagi kas daerah. Mereka berhak atas keadilan fiskal, penjelasan yang jujur, dan perlakuan yang manusiawi,” tegas Karomi, Ketua LK2T Lombok Timur.
(den)
