Karawang,ontv.co.id – “BPNT itu tempat korupsi yang basah, Ayo siapa yang merasa tidak senang datang ke saya, mau Bulognya, satgas pangannya ayo kumpul boleh-boleh” demikian disampaikan H.Endang Macan Kumbang, Kepala Desa Mulyajaya Kecamatan Kutawaluya Kabupaten Karawang, pada sejumlah insan pers dikantornya, (15/8).
Lanjutnya, BPNT itu satu program untuk tujuan mengurangi giji buruk, dengan diatur oleh aturan yang sudah jelas artian Wajib disampaikannya.
BPNT awal 110 ribu Sampai sekarang 200 per/ KPM, tujuan 200 itu untuk mengurangi giji buruk stating, maka ada beberapa component penunjang dari component BPNT disuplay oleh pemerintah diantaranya,” karbohidrat beras, buah-buahan vitamin C, daging sama kacang ijo” ucapnya.
Beras sesuai aturan bukan Kg nya yang jadi tolak ukur, ” yang jadi standar beras itu premium kualitas terbaik kabupaten Karawang, bukan pada kiloannya” ungkap Endang macan kumbang,
Kalau mengenai daging tidak jadi masalah mau menggunakan daging ayam, sapi dan lainnya, sebab tidak ada aturan mengikat yang mengharuskan salah satu daging itu,”tapi yang jelas harus dipastikan berapa harganya tersebut” jelasnya.
Yang harus digaris bawahi adalah beras, sesuai aturan BPNT beras harus Premium Putih dan tidak belah tiga, “intinya beras harus premium, berkualitas dan harga sebagai acuan standar dan bukan pada kiloannya” tegasnya.
Sangat aneh jika harga dipatok, sedangkan harga dipasaran berlaku pasang surut, ” saya merasa aneh kenapa harga premium dipatok 10500, sehingga per KPM nya medapat 10 Kg beras premium” ungkapnya.
“Bisa kita kali kan dari pagu buat beras per KPM nya 110 ribu itu dari per Kg nya 10500 ada kelebihannya Rp.500, ” diperjelasnya.
Edang Macan Kumbang Katakan, Bahwa dalam bantuan yang lain tidak ada pemotongan, kenapa ini menggunakan kartu, harus ada alasan buat BOP buat itu ini, sampai karung beras pun jadi alasan, “sudah aja jangan pake karung, suruh aja perKPM nya bawa bakul ke E.warung, Seharusnya BOP dan lainnya menggunakan APBD II, bukan menggerogoti saldo orang kecil” celotehnya kesal.
BLT DD, Provinsi dan Daerah kalau dipotong sangsi hukukum sudah menganga menanti, dan hendaknya pengawasan berikut penindakan terhadap penyalahgunaan BPNT di Kabupaten Karawang harus lebih dari demikian itu, “inikan terkaitnya saldo masyarakat miskin yang digerogoti koruptor” pungkasnya. ( red)
