LOMBOK TIMUR-NTB || ONTV.CO.ID – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Timur, Muksin, menegaskan bahwa besaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 tidak pernah mengalami kenaikan hingga 1000%, seperti yang sempat beredar di masyarakat.
“Kami sedang menggerakkan tim Opjar ke 21 kecamatan di Lotim untuk dua tugas utama: penyesuaian data dan penagihan tunggakan pajak. Tidak ada kenaikan pajak sebesar 1000%,” tegas Muksin saat dikonfirmasi di kantornya, Jumat (15/8/2025).
Tunggakan Rp 55 Miliar Jadi Dasar Penyesuaian Data Pajak
Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tunggakan pajak PBB-P2 di Lombok Timur yang mencapai Rp 55 miliar sejak 2014 hingga 2024.
“Temuan BPK menjadi dasar kami melakukan penyesuaian. Jika tidak ditindaklanjuti, Lotim bisa kehilangan hak atas opini WTP dan insentif Dana Alokasi Khusus (DAK),” jelas Muksin.
Tim Opjar Lakukan Validasi SPPT dan Penagihan Efektif
Melalui pergerakan tim Opjar di seluruh kecamatan, Bapenda Lotim berhasil melakukan validasi data masyarakat melalui SPPT dan menagih tunggakan pajak secara langsung. Hasilnya, telah terkumpul Rp 2 miliar yang akan digunakan kembali untuk pembangunan daerah.
“Alhamdulillah, tim kami sudah berhasil menyesuaikan data lapangan dengan data kantor dan menagih pajak yang tertunggak. Dana ini akan kembali ke rakyat untuk kemajuan daerah,” tambahnya.
Pemimpin Lotim Turunkan Pajak dan Gratiskan untuk Warga Miskin
Muksin juga menyampaikan bahwa pimpinan daerah saat ini justru menurunkan besaran pajak dan menghapus denda, bahkan menggratiskan pajak bagi masyarakat miskin sebagai bentuk keberpihakan terhadap warga kurang mampu.
“Pimpinan kita sekarang sangat peduli. Pajak diturunkan, denda dihapus, dan masyarakat miskin digratiskan,” tutup Muksin.
(den)
