Pendahuluan
Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan perkembangan signifikan dalam lanskap hukum pertahanan Indonesia. Regulasi ini menandai fase baru setelah lebih dari dua dekade reformasi ketatanegaraan. Kehadirannya merupakan respons terhadap kebutuhan modernisasi pertahanan, dinamika ancaman keamanan nasional, serta tuntutan demokratisasi institusi militer.
Namun demikian, proses pembentukannya tidak terlepas dari keterlibatan aktor-aktor strategis, termasuk militer yang memiliki kepentingan langsung terhadap substansi pengaturan. Keterlibatan ini memicu diskursus akademik mengenai bagaimana peran militer dalam proses legislasi ditempatkan dalam kerangka sistem demokrasi konstitusional.
Sejak reformasi 1998, Indonesia mengadopsi paradigma baru hubungan sipil-militer dengan membatasi keterlibatan militer dalam politik praktis serta menegaskan supremasi sipil dalam pengambilan kebijakan publik. Transformasi ini diwujudkan melalui perubahan konstitusi, restrukturisasi kelembagaan, dan pembentukan regulasi yang membatasi peran politik militer. Namun dalam praktiknya, dinamika sosial-politik dan situasi keamanan nasional sering kali menimbulkan kebutuhan orientasi kebijakan baru.
Dalam konteks ini, pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang memberikan ruang bagi partisipasi militer dalam pembentukan kebijakan strategis negara.
Pembentukan UU tersebut juga berkaitan erat dengan persoalan legitimasi hukum dan politik. Kajian ilmiah mengenai keterlibatan militer dalam proses legislasi menjadi penting untuk memahami dinamika kebijakan pertahanan dan perkembangan demokrasi Indonesia. Analisis terhadap UU No. 3 Tahun 2025 memberikan gambaran mengenai bagaimana politik hukum di sektor pertahanan dibentuk, sekaligus menilai sejauh mana regulasi tersebut konsisten dengan agenda reformasi sektor pertahanan dan prinsip konstitusionalitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis normatif terhadap substansi UU No. 3 Tahun 2025, tetapi juga mengkaji dinamika politik hukum yang melatarbelakangi proses legislasi.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis terhadap norma hukum yang terkandung dalam UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI, serta menelaah konteks politik hukum dalam proses pembentukannya.
Hasil dan Pembahasan
1. Konfigurasi Politik Hukum dalam Pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Regulasi ini lahir dalam konfigurasi politik yang ditandai dominasi eksekutif dan konsensus elit politik, dengan isu pertahanan ditempatkan sebagai agenda prioritas nasional.
2. Bentuk dan Strategi Keterlibatan Militer dalam Proses Legislasi.
Militer terlibat aktif baik melalui mekanisme formal maupun informal, sehingga tidak hanya menjadi objek regulasi, tetapi juga aktor politik yang berperan dalam memproduksi hukum atas dirinya sendiri.
3. Implikasi terhadap Demokrasi, Supremasi Sipil, dan Sistem Pertahanan.
Keterlibatan militer menimbulkan tantangan bagi konsistensi prinsip demokrasi konstitusional dan supremasi sipil, serta menunjukkan kecenderungan korporatisme negara dalam regulasi pertahanan.
Kesimpulan
Pembentukan UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI menunjukkan bahwa regulasi pertahanan di Indonesia tidak berdiri dalam ruang hampa, melainkan merupakan produk dari dinamika politik, kepentingan institusional, dan rekayasa kekuasaan negara.
Dalam perspektif politik hukum, UU ini lahir dalam konfigurasi yang ditandai dominasi eksekutif dan konsensus elit politik, dengan deliberasi publik yang terbatas. Keterlibatan aktif militer dalam proses pembentukan UU menunjukkan bahwa militer berperan bukan hanya sebagai objek regulasi, tetapi juga sebagai aktor politik yang mampu memproduksi hukum atas dirinya sendiri.
Kondisi ini mencerminkan kecenderungan korporatisme negara, di mana regulasi tidak berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan, melainkan sebagai sarana institusionalisasi kepentingan strategis militer dalam struktur negara.
Penulis Analisis
Firdaus Nduru
Agusmidah, Magister Ilmu Hukum
