BANDUNG || ONTV.CO.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya buka suara menanggapi kritik dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono terkait penurunan realisasi belanja APBD Jawa Barat tahun 2025.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin, 7 Juli 2025, Mendagri menyentil capaian fiskal Jabar yang kini merosot ke peringkat ketiga nasional.
“Dulu Jawa Barat nomor satu, sekarang Kang Dedi kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan,” ujar Tito, dikutip dari TribunJabar.id.
Ono Surono menilai penurunan ini sebagai alarm serius. Dalam pernyataannya pada Rabu, 9 Juli 2025, ia menyebut, “Jawa Barat adalah provinsi dengan potensi ekonomi terbesar kedua nasional, tapi justru tertinggal dalam kinerja keuangan daerah”.
Menanggapi kritik tersebut, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa dari total APBD Rp37 triliun, hanya sekitar Rp31 triliun yang dapat dikelola oleh Pemprov. Sisanya, Rp6 triliun dialokasikan sebagai dana bagi hasil ke kabupaten/kota. Dari Rp31 triliun itu, sebagian besar harus digunakan untuk membayar kewajiban warisan, seperti:
- Utang PEN: Rp600 miliar
- Tunggakan BPJS: Rp334 miliar
- Operasional Bandara Kertajati: Rp60 miliar
- Operasional Masjid Al-Jabbar: Rp40 miliar
- Tunggakan ijazah SMA: Rp1,2 triliun (dicicil Rp600 miliar melalui BPMU)
“Dari Rp31 triliun, yang bisa dipakai untuk program cuma Rp28,8 triliun,” ungkap Dedi melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu, 9 Juli 2025.
Meski anggaran terbatas, Dedi menegaskan komitmennya untuk tetap melayani rakyat.
“Jalan harus bagus, bencana harus ditangani, anak sekolah harus bisa lanjut, santri tetap dapat beasiswa. Itu komitmen saya,” tegasnya.
Sekda Jabar Herman Suryatman menambahkan bahwa hingga Juli 2025, realisasi belanja daerah Jabar telah mencapai 38,79 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 31,8 persen.
“Kalau ada yang bilang belanja menurun dan pendapatan anjlok, itu tidak benar. Kita masih termasuk yang terbaik,” ujarnya pada Kamis, 10 Juli 2025.
Ekonom Unpas Acuviarta Kartabi menilai bahwa strategi fiskal Jabar saat ini mencerminkan prinsip kehati-hatian.
“Realisasi belanja dan pendapatan tetap on the right track, meski lebih rendah dari tahun sebelumnya. Ini karena tata kelola fiskal yang lebih berhati-hati,” jelasnya.
Ono Surono mendorong Dedi agar membuka ruang kepemimpinan yang lebih kolektif.
“Era saat ini menuntut teamwork, bukan one man show,” ujarnya, seraya menegaskan bahwa kritiknya adalah bagian dari fungsi pengawasan konstitusional, bukan serangan politik.***
