LAMPUNG UTARA II ONTV CO.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Utara menyelenggarakan Sosialisasi Anti Korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025 sebagai komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Kegiatan berlangsung di Ruang Siger Setdakab Lampung Utara dan dihadiri oleh Bupati Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si, Forkopimda, Plh. Sekda Drs. Ahmad Alamsyah, M.M, Plt. Inspektur Martahan Samosir, S.STP., MPA, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Dinas, serta seluruh jajaran perangkat daerah.(9/12/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati bersama Kapolres AKBP Deddy Kurniawan, Kajari Edy Subhan, S.H., M.H, Plh. Sekda, serta Inspektorat menegaskan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan sinergi kuat antar lembaga. Pemkab menekankan pentingnya membangun sistem pemerintahan yang mendorong budaya kerja jujur, transparan, dan akuntabel demi meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berpihak kepada masyarakat.
Bupati Hamartoni Ahadis menegaskan bahwa integritas adalah nilai utama yang wajib dimiliki setiap aparatur. Ia mengajak seluruh ASN menjadikan kejujuran dan akuntabilitas sebagai landasan moral dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
> “Pencegahan korupsi bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga komitmen moral untuk menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah,” tegas Bupati.
Sebagai wujud apresiasi atas kerja sama dalam penguatan integritas birokrasi, Pemkab Lampung Utara menyerahkan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara atas dukungan dalam upaya pencegahan korupsi. Sebaliknya, Kejari turut memberikan piagam penghargaan kepada Pemkab sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen daerah membangun birokrasi berintegritas. Pertukaran penghargaan ini menjadi simbol kuatnya kolaborasi antar lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah.
Pemkab Lampung Utara berharap momentum peringatan Hakordia 2025 dapat memperluas gerakan anti korupsi di seluruh perangkat daerah. Dengan demikian, budaya integritas dapat tertanam dalam setiap proses pelayanan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berkeadilan.(*/51617).
