LOMBOK-NTB || ONTV.CO.ID – Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB yang mengalokasikan anggaran sekitar Rp14 miliar untuk pengadaan atau penyewaan 72 unit mobil listrik menuai sorotan tajam dari kalangan mahasiswa dan masyarakat. Suara Mahasiswa untuk Demokrasi Rakyat (SAMUDRA NTB) menilai kebijakan tersebut tidak tepat di tengah kondisi infrastruktur daerah yang masih memprihatinkan.
Menurut data harga pasar, mobil listrik tipe compact buatan Tiongkok berada di kisaran Rp200 juta hingga Rp240 juta (On The Road). Jika dibandingkan, biaya sewa satu unit mobil listrik selama satu tahun hampir menyamai harga pembelian unit baru. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Infrastruktur Jalan Masih Rusak
Di tengah wacana efisiensi anggaran yang sering digaungkan pemerintah, masyarakat NTB justru masih menghadapi persoalan mendasar: jalan rusak, akses transportasi terbatas, dan infrastruktur yang belum merata. SAMUDRA NTB menegaskan bahwa pembangunan jalan seharusnya menjadi prioritas utama, karena tanpa infrastruktur memadai, kendaraan secanggih apa pun tidak akan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Mobil Listrik: Simbol atau Solusi?
SAMUDRA NTB mempertanyakan urgensi mobil listrik tersebut. Apakah benar kendaraan ini akan digunakan untuk mendukung pelayanan publik dan efisiensi operasional pemerintah, atau hanya sekadar menjadi simbol modernisasi birokrasi? Publik berhak mendapatkan penjelasan transparan mengenai alasan, urgensi, serta manfaat nyata dari penggunaan anggaran miliaran rupiah ini.
Makna “NTB Makmur Mendunia”
SAMUDRA NTB juga mengingatkan agar slogan “NTB Makmur Mendunia” tidak sekadar menjadi retorika politik. Jika slogan tersebut hanya dimaknai sebagai masuknya produk luar negeri tanpa memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, maka makna sejati dari kemakmuran patut dipertanyakan. Bagi mahasiswa, kemakmuran sejati adalah pembangunan yang adil, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.
Komitmen Mengawal Kebijakan Publik
SAMUDRA NTB menegaskan akan terus mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada rakyat, transparan dalam penggunaan anggaran, dan berorientasi pada keadilan pembangunan. Menurut mereka, NTB akan benar-benar “makmur mendunia” bukan karena mobil listrik, melainkan karena masyarakat merasakan manfaat pembangunan secara nyata dan merata.
(den)
