SUMBAWA-NTB || ONTV.CO.ID – Upaya pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) terus menjadi fokus perjuangan masyarakat setempat. Berbagai gerakan, termasuk aksi unjuk rasa dari Koalisi Perjuangan Pembentukan Provinsi Sumbawa (KP3S), telah dilakukan secara bertahap di berbagai lokasi strategis, seperti Pelabuhan Tano, Kecamatan Tano, Kabupaten Sumbawa, dan Bandara Salahuddin, Kota Bima.
Semangat perjuangan yang begitu besar bahkan telah menelan korban, mencerminkan tingginya aspirasi masyarakat untuk memisahkan diri dari Pulau Lombok dan membentuk provinsi sendiri. Namun, sinyal buruk datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), yang menyampaikan bahwa pemekaran daerah tidak dapat diwujudkan dalam waktu dekat.
Hasil penelusuran Media ONTV mengungkap bahwa proses usulan pembentukan PPS menghadapi kendala besar, terutama terkait kebijakan pemerintah pusat. Wamendagri menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Pulau Sumbawa yang menginginkan pemekaran segera terwujud, namun menegaskan bahwa pembentukan provinsi baru bukanlah sesuatu yang dapat direalisasikan dalam waktu singkat.
Menurut Wamendagri, pemekaran daerah membutuhkan anggaran yang sangat besar. Ia juga mempertegas bahwa moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) masih berlaku, karena kondisi keuangan negara saat ini belum memungkinkan untuk menanggung biaya pemekaran wilayah.
Pemerintah lebih memprioritaskan anggaran untuk sektor yang lebih produktif, sementara saat ini dilakukan evaluasi terhadap sejumlah DOB yang telah terbentuk tetapi belum mampu menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan awal pemekaran.
Dengan adanya pernyataan ini, harapan masyarakat Pulau Sumbawa untuk segera memiliki provinsi sendiri mungkin baru akan mendapatkan kepastian paling cepat pada tahun 2030.
[Biro-KSB]
