LABUHANBATU SELATAN || ONTV.CO.ID – Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar baru-baru ini.
Dalam sambutannya, Bupati Fery mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama dalam mendukung agenda pemerintahan daerah. Ia menegaskan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikannya paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Bupati Fery juga mengungkapkan rasa syukurnya atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, yang berhasil diraih Pemkab Labusel untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
“Opini ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan Labusel dilakukan secara wajar, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah serta dukungan DPRD,” tegasnya.
Realisasi APBD 2024
Bupati memaparkan bahwa pada Tahun Anggaran 2024, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp976 miliar dan terealisasi Rp946 miliar atau 96,95%. Sementara itu, belanja daerah dialokasikan Rp1,1 triliun dengan realisasi Rp1,006 triliun atau 90,83%, menciptakan defisit sebesar Rp60,1 miliar.
Penerimaan pembiayaan melalui SILPA 2023 sebesar Rp134,4 miliar terealisasi 100%, sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak terealisasi. Di sisi lain, realisasi pajak daerah tercatat masih rendah, yakni 65,27%.
Namun, Bupati menilai tingginya realisasi belanja modal dan operasional mencerminkan efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan sinergi dan komitmen dalam pengelolaan keuangan, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Penyesuaian Hak Keuangan DPRD
Agenda paripurna juga membahas laporan Bapemperda serta pengambilan persetujuan Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Labusel. Terkait hal ini, Bupati menegaskan bahwa penyesuaian hak keuangan merupakan hal yang wajar selama berpegang pada regulasi dan memperhatikan kondisi keuangan daerah.
“Penyesuaian ini bentuk penghargaan atas tanggung jawab anggota dewan. Tapi harus tetap menjunjung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” tandasnya.
Bupati turut mengingatkan bahwa tekanan fiskal saat ini menuntut kebijakan yang bijak dan tidak mengganggu program prioritas untuk masyarakat.
Menutup sambutannya, Bupati Fery menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD dan masyarakat atas dukungan terhadap program pembangunan daerah. Ia mengajak semua pihak memperkuat sinergi legislatif dan eksekutif demi mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berpihak pada rakyat.
(Kidi Nasution)
