BeritaNasional

95 Organisasi Sipil Serukan Reformasi Kepolisian dan Penanganan TPPO: Pernyataan Sikap Bersama di CFD Jakarta

×

95 Organisasi Sipil Serukan Reformasi Kepolisian dan Penanganan TPPO: Pernyataan Sikap Bersama di CFD Jakarta

Sebarkan artikel ini

JAKARTA || ONTV.CO.ID — Dalam rangka memperingati Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia, sebanyak 95 organisasi masyarakat sipil dari berbagai elemen gerakan di Indonesia menyuarakan pernyataan sikap bersama di area Car Free Day (CFD), Bundaran HI, Jakarta, Minggu (3/8/2025). Kegiatan ini diprakarsai oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Greenpeace Indonesia, dan Human Rights Working Group (HRWG), serta didukung oleh ratusan aktivis dan penyintas TPPO.

Latar Belakang: Kekerasan Aparat dalam Aksi Damai

ONTV - Gerbang Informasi Nusantara

Aksi ini merupakan respons atas tindakan represif aparat kepolisian saat pengamanan demonstrasi damai pada 1 Agustus 2025 di depan Kementerian Perhubungan dan Kemenko Polhukam. Massa aksi yang terdiri dari aktivis perempuan dan penyintas TPPO mengalami kekerasan fisik dan verbal, yang dinilai melanggar prinsip HAM dan prosedur pengamanan yang diatur dalam peraturan internal kepolisian.

Fakta TPPO: Laporan SBMI Ungkap Kegagalan Penegakan Hukum

Dalam laporan yang dirilis 30 Juli 2025, SBMI mencatat:

  • 25 laporan polisi terkait TPPO sejak 2014 belum menunjukkan perkembangan berarti.
  • Hak restitusi senilai Rp 5,6 miliar belum dieksekusi oleh Kejaksaan.
  • Korban TPPO kesulitan mendapatkan pemulihan dan keadilan hukum.

Isi Pernyataan Sikap Bersama

Organisasi masyarakat sipil mendesak:

  1. Kapolri menindak tegas aparat yang melakukan kekerasan terhadap massa aksi, khususnya perempuan.
  2. Irwasum Polri mengadili pelanggaran kode etik aparat.
  3. Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengusut tuntas kekerasan aparat.
  4. Kompolnas mengevaluasi pola kekerasan dalam pengamanan aksi sipil.
  5. Presiden RI mengevaluasi Gugus Tugas TPPO sesuai Perpres 49/2023.
  6. Perlindungan bagi pembela HAM dan advokat buruh migran melalui kebijakan anti-SLAPP.
  7. Konsolidasi nasional masyarakat sipil menjelang Hari HAM dan Hari Buruh Migran Sedunia Desember 2025.

Organisasi Pendukung

Pernyataan ini didukung oleh 95 organisasi, termasuk AJI, KontraS, WALHI, LBH Jakarta, Migrant CARE, Solidaritas Perempuan, Greenpeace Indonesia, dan SBMI yang mewakili lebih dari 100 struktur organisasi di dalam dan luar negeri.

Sumber: sbmi.or.id

ONTV - Gerbang Informasi Nusantara
ONTV - Gerbang Informasi Nusantara
ONTV - Gerbang Informasi Nusantara

Tinggalkan Balasan