Karawang,ontv.co.id – Dalam kurun waktu terakhir ini, dimungkinkan beberapa titik pekerjaan kontruksi aspirasi wakil rakya di Karawang tengah jadi sorotan serius segenap media serta aktifis dikota pangkalperjuangan, sesuai hasil investigasi sejumlah awak media serta aktivis ditemukan adanya dugaan yang mengarah berpotensi kepada kerugian negara.
Pasalnya, diduga ke tidak beresan terlihat dengan kasat mata beberapa proyek kontruksi seperti proyek pembangunan turap dan rambat beton bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang, sebab diantaranya masih ada yang dimungkinkan dikerjakan siluman ( tanpa papan proyek), Asdi (Asal jadi), Aslan (asal-asalan) maupun acak-kadut dan lainya.
Menyikapi persoalan tersebut, sejumlah awak media minta pendapat Andri Kurniawan selaku pemerhati politik dan pemerintahan selama ini di kenal intensif menyikapi banyak persoalan di Karawang.
Menurut Andri, dirinya mengetahui banyaknya pekerjaan kontruksi menjadi temuan awak media dan aktivis, bahwa ia mengetahui hal itu dari pemberitaan – pemberitaan media massa yang di share ke beberapa Whats App Grup (WAG), “Iya betul saya sempat beberapa kali membaca link beritanya. Dari mulai dugaan tidak sesuai bestek, lalu di duga di kerjakan asal jadi, sampai persoalan tidak adanya papan proyek, saya baca semua,”ujar Andri, (29/6).
Dan itu ada di beberapa titik dengan lokasi yang berbeda, “saya juga sempat mengkroschek langsung ke Dinas PUPR Karawang. Untuk memastikan bahwa proyek – proyek tersebut merupakan proyek reguler Dinas atau proyek yang bersumber dari aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karawang? Karena tidak semua proyek pembangunan yang bersifat fisik itu murni proyek reguler Dinas, ada beberapa di antaranya yang berasal dari program aspirasi anggota Dewan” paparnya.
“Dan setelah saya melakukan krosceck langsung ke Dinas PUPR Karawang, ternyata semua yang menjadi temuan hasil investigasi rekan-rekan wartawan dan aktivis merupakan proyek aspirasi Dewan, Artinya bukan proyek reguler Dinas.”tandasnya.
Andri, menjelaskan perbedaan antara proyek reguler Dinas dengan proyek aspirasi Dewan itu tentu beda, yang di sebut dengan proyek aspirasi Dewan adalah proyek yang bersumber dari Pokok – pokok Pikiran (Pokir) Dewan yang di dapat dari hasil reses. Tetapi dari sisi teknis realisasi tetap sama, hanya saja yang jadi pembeda soal titik lokasi pekerjaan. Biasanya mengenai titik lokasi di tentukan oleh anggota Dewan, yaitu hasil reses yang di tampung dari aspirasi masyarakat, “Di sini saya perlu mengingatkan, Anggota Dewan sebagai aspirator harus berperan aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan selama jalannya pembangunan, Jangan sampai terjadi lagi dugaan-dugaan yang menjadi temuan kawan-kawan media dan aktivis” Tegasnya.
Karena selain fungsi pengawasan internal Dinas, perlu juga pengawasan dari aspirator terhadap penyedia jasa selaku pelaksan proyek, karena bagaimana pun yang di pusingkan tetap Dinas, begitu pun dengan aspirator, kalau sampai hasil pekerjaan buruk, yang di sorot oleh masyarakat tetap aspiratornya, “Saya pun meminta kepada pengawas Dinas, agar lebih tegas terhadap penyedia jasa. Jangan jangan ragu-ragu apa lagi takut terhadap penyedia jasa yang melaksanakan proyek aspirasi Dewan. Saya berada di belakang Dinas untuk memback up penuh” tegasnya. (Red/hal)
