INDRAMAYU || ONTV.CO.ID – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Indramayu menyatakan kesiapannya untuk mengosongkan gedung sekretariat partai sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan penataan aset daerah yang digaungkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.

Langkah ini menyusul surat resmi dari Sekretaris Daerah Indramayu, Aep Surahman, bernomor 00.2.5/1862/BKAD, tertanggal 2 Juli 2025, yang menetapkan batas waktu pengosongan gedung paling lambat 31 Juli 2025. Gedung tersebut tercatat sebagai aset daerah dalam Kartu Inventaris Barang (KIB-A Tanah) dengan luas 995 M² dan sertifikat hak pakai nomor 3.

Sikap Tegas dan Bijak dari DPC PPP

Sekretaris DPC PPP Indramayu, Ahmad Fheryza, menegaskan melalui sambungan telepon bahwa pihaknya menerima dan menghormati surat edaran tersebut.

“Kami mendukung penuh langkah Pemkab Indramayu dalam penataan aset. Gedung itu memang milik pemerintah, jadi kami tidak bisa mempertahankan yang bukan hak kami,” ujar Fheryza.

Ia juga menyinggung nilai sejarah gedung tersebut dalam perjalanan politik PPP di Indramayu dan menyatakan harapan agar ada solusi terbaik melalui proses mediasi bersama Bupati Indramayu Lucky Hakim.

Upaya Relokasi dan Audiensi ke Bupati

Fheryza menambahkan bahwa saat ini DPC PPP tengah mencari alternatif lokasi sekretariat baru yang memungkinkan mereka tetap menjalankan aktivitas partai dengan layak. Surat permohonan audiensi sudah dilayangkan kepada Bupati, namun hingga kini belum mendapat tanggapan resmi.

“Kami siap mengosongkan, tapi juga berharap ada dukungan fasilitas atau opsi relokasi. Tujuannya agar roda organisasi tetap berjalan optimal,” tambahnya.

Penataan Aset Demi Tertib Administrasi

Langkah DPC PPP Indramayu ini dipandang sebagai kontribusi nyata dalam mendukung penataan dan pengamanan aset milik pemerintah daerah. Upaya tersebut dinilai strategis demi menjaga tertib administrasi dan legalitas aset daerah, sejalan dengan visi Bupati Lucky Hakim dan jajaran Pemkab Indramayu.

(Mutadi)