SUBANG || ONTV.CO.ID —Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Rabu (28/5/2025). Acara ini berlangsung di kawasan industri Subang, dengan dihadiri oleh Bupati Subang Reynaldy Putra, Dandim 0695 Subang, Wakapolres Subang, Kasat Reserse Polres Subang, Sekda, Kepala Kepegawaian Daerah, karyawan dan manajemen PT Suryacipta dan PT BYD serta lainnya.
Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemprov Jawa Barat untuk terus mendorong kemajuan daerah. Ia mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar bekerja dengan integritas, meninggalkan ego personal, dan fokus pada tujuan besar dalam membangun Jawa Barat.
“Pertama, meninggalkan ego yang bersifat personal, kemudian masuk ke wilayah tujuan dan cita-cita kita,” ucapnya.
Selain membahas kepemimpinan, Dedi Mulyadi juga menyoroti kondisi infrastruktur di kawasan industri yang menurutnya perlu segera diperbaiki demi kenyamanan investor.
“Masuk ke sini saya lihat tadi jalan bergelombang, kemudian itu di kawasan industri. Jangan sampai ada persepsi di mata publik, baik investor Indonesia maupun internasional, bahwa pemerintah Indonesia, pemerintah Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Subang tidak memperhatikan pertumbuhan ekonomi sehingga masuk kawasan industri jalannya bergelombang,” ungkapnya.
Ia langsung memberikan arahan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk segera memperbaiki jalan tersebut.
“Kepala PU gak usah ngomong proyek, kita cari duitnya. Dalam waktu dua minggu jalannya sudah rapih, berbeton, dan dilebarkan,” tandasnya.
Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi juga menyoroti premanisme yang masih menjadi tantangan di beberapa kawasan industri. Ia menegaskan bahwa premanisme harus diberantas, tetapi juga diberdayakan agar memiliki pekerjaan yang lebih produktif.
“Kalau saya tidak berimajinasi untuk melawan premanisme, maka kita akan terus menghadapi masalah yang sama. Premanisme ini harus dilawan, jangan dibiarkan,” tegasnya.
Ia mengklarifikasi bahwa bukan organisasi masyarakat (ormas) secara keseluruhan yang harus dilawan, melainkan kelompok-kelompok yang bertindak seperti preman dan menghambat pertumbuhan industri.
“Bukan ormas yang dilawan. Tidak. Ormas baik juga banyak. Tapi ormas yang sifatnya preman, sifat preman ini yang harus dilawan, jangan dibiarkan,” tambahnya.
Dedi Mulyadi memaparkan langkah konkret yang akan diambil, yaitu pembersihan kawasan industri dari premanisme sebagai tahap pertama, kemudian perbaikan infrastruktur, serta kebijakan untuk memastikan bahwa pejabat negara tidak menjadikan industri sebagai ladang mencari keuntungan pribadi, tetapi justru mendorong percepatan produksi dan lapangan kerja.
“Mendorong lapangan kerja adalah tugas pemerintah. Regulasi harus dipermudah, jangan dipersulit,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa perizinan harus dipercepat*m, rapat-rapat birokrasi harus dipersingkat, sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat.
Sebagai solusi terhadap premanisme, Dedi Mulyadi mengusulkan agar para mantan preman diberikan pelatihan dan diarahkan menjadi security profesional Program ini bertujuan untuk mengubah pola pikir mereka, memberikan kesempatan kerja yang lebih baik, dan menciptakan lingkungan industri yang lebih aman serta kondusif.
Kunjungan dan arahan ini menunjukkan komitmen Pemprov Jawa Barat dalam membangun kawasan industri yang lebih maju, tertib, dan produktif, sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui pendekatan yang solutif.(Ns)