BANDUNG || ONTV.CO.ID – Pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Kamis (22/5/2025), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan sejumlah rekomendasi prioritas dalam pembangunan provinsi tersebut. Salah satu usulan yang ia sampaikan adalah mengundang pimpinan tingkat kabupaten/kota dalam pengesahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) agar pembangunan daerah lebih terintegrasi.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan yang selama ini dianggap kontroversial sebenarnya selaras dengan 8 rekomendasi utama, termasuk dalam upaya menekan angka kemiskinan yang masih tinggi di Jawa Barat.
Rekomendasi yang menjadi fokus kebijakan mencakup berbagai aspek strategis:
- Angka kemiskinan yang tinggi
- Pendidikan
- Infrastruktur
- Kesehatan
- Pengendalian penduduk
- Pengendalian lingkungan
- Belanja pemerintah yang masih besar
- Pengelolaan aset
“Tetapi saya usul kepada Pak Ketua, ke depan kalau LKPJ sebaiknya para bupati/wali kota diundang di seluruh Jawa Barat,” ujar Dedi Mulyadi.
Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab pembangunan tidak hanya berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi, tetapi juga di pemerintah kabupaten, kota, dan desa yang berperan langsung dalam pengelolaan daerah.
“Pemerintah Jawa Barat tidak memiliki rakyat yang terkelola langsung karena pengelolaannya ada di pemkab, pemkot, dan pemerintahan desa,” ungkapnya.
Selain itu, Dedi Mulyadi meminta agar data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kemiskinan, investasi, dan infrastruktur dipaparkan lebih rinci, termasuk daerah dengan kemiskinan tertinggi, investasi tertinggi dan terendah, serta kondisi infrastruktur yang masih bermasalah. Ia berharap pemetaan ini bisa menjadi dasar bagi kolaborasi antara pembangunan provinsi, kabupaten/kota, dan desa secara bersama-sama dan berkeadilan.
Dengan adanya sinergi antara berbagai tingkat pemerintahan, Dedi Mulyadi optimis bahwa pembangunan di Jawa Barat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.(Ns)