BEKASI II ONTV.CO.ID – Polemik pergantian Ketua RT 02/RW 014 Perumahan Cikarang Griya Pratama (CGP), Blok D, Desa Sukamanah, Kabupaten Bekasi, masih menjadi perhatian warga. Meski sosialisasi kepengurusan RT baru berlangsung lancar, sejumlah masyarakat mempertanyakan mekanisme pergantian kepemimpinan yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi warga.(22/11/26)
Persoalan tersebut mencuat setelah Dede Suprapto ditetapkan sebagai Ketua RT 02 yang baru menggantikan Roland Judita. Warga mempertanyakan proses penetapan tersebut, khususnya terkait prinsip demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan pemimpin di lingkungan tempat tinggal mereka.
Dalam kegiatan sosialisasi kepengurusan RT baru, Ketua RW 014, Anang Ma’aruf, bersama perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukamanah, Muamar Khadavi, menyampaikan apresiasi kepada Roland Judita yang tetap hadir dan memberikan dukungan kepada Ketua RT terpilih, Dede Suprapto.
Anang Ma’aruf mengapresiasi sikap Roland yang dinilai menunjukkan kedewasaan dan kebesaran hati dengan tetap menghadiri kegiatan sosialisasi. Ia berharap kepengurusan RT yang baru dapat membawa semangat baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tanpa mengabaikan komunikasi dan kerja sama dengan pengurus sebelumnya.
Sementara itu, perwakilan BPD Desa Sukamanah menjelaskan bahwa pembentukan kepengurusan RT dan RW di wilayah desa telah dibahas melalui musyawarah bersama pemerintah desa. Hasil pembahasan tersebut, menurutnya, dituangkan dalam berita acara dan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
BPD juga memberikan penghargaan atas pengabdian Roland Judita selama menjabat sebagai Ketua RT 02/RW 014. Berbagai perubahan positif di lingkungan Perumahan CGP dinilai tidak terlepas dari kontribusi dan kerja kerasnya selama menjalankan tugas.
BPD berharap Dede Suprapto dapat melanjutkan program-program positif yang telah berjalan serta membangun kolaborasi dengan Roland demi kemajuan lingkungan.
“Selamat kepada RT yang baru, Pak Dede Suprapto. Mudah-mudahan dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan positif dan berkolaborasi dengan Pak Roland untuk menjadikan Perumahan CGP RW 014 lebih baik lagi,” demikian harapan perwakilan BPD.
Warga Pertanyakan Mekanisme Pengangkatan Ketua RT
Di balik berlangsungnya sosialisasi, sejumlah warga masih menyuarakan keberatan dan mempertanyakan mekanisme pergantian Ketua RT. Mereka menilai proses penetapan pengurus baru perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah mekanisme pemilihan Ketua RT. Warga mempertanyakan alasan penetapan dilakukan melalui mekanisme pengangkatan oleh kepala desa, bukan melalui pemilihan langsung yang melibatkan suara masyarakat.
“Kenapa pemilihan RT ditunjuk kepala desa? Kenapa tidak dilakukan secara demokrasi melalui pemilihan warga?” menjadi salah satu pertanyaan yang disampaikan warga.
Dalam sesi tanya jawab, awak media juga meminta penjelasan Ketua RW mengenai proses serah terima Surat Keputusan (SK) kepengurusan RT yang baru dengan pengurus sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua RW menjelaskan bahwa penerbitan dan penyerahan SK merupakan kewenangan pihak desa. Ia mengaku telah menerima SK kepengurusan dari pemerintah desa.
“Kalau untuk SK, itu dari desa langsung. Saya sendiri juga menerima SK langsung dari desa. Kemarin saya sudah mendapatkannya. Untuk SK RT yang baru juga sudah diterima, karena memang sudah diserahkan pada tanggal 16,” jelas Anang Ma’aruf.
70 Persen Dukungan Petisi, Warga Siap Temui Ketua DPRD Kabupaten Bekasi
Polemik tersebut mendorong sejumlah warga RT 02 mengambil langkah lanjutan dengan menggalang petisi sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Petisi tersebut menjadi wadah bagi masyarakat yang menginginkan proses pemilihan Ketua RT dilakukan secara demokratis dengan melibatkan warga secara langsung.
Dalam aspirasi yang beredar, warga menyebut sekitar 70 persen dukungan petisi menginginkan pemilihan Ketua RT dilakukan oleh masyarakat, bukan semata-mata melalui mekanisme penunjukan kepala desa.
“70 persen suara petisi mendukung penuh pemilihan oleh warga, bukan dari penunjukan kepala desa,” demikian bunyi aspirasi yang disampaikan warga.
Tidak berhenti pada pengumpulan petisi, warga RT 02 juga berencana mendatangi Ketua DPRD Kabupaten Bekasi untuk menyampaikan persoalan tersebut sekaligus meminta perhatian dan solusi dari lembaga legislatif.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka ruang dialog antara masyarakat, pemerintah desa, dan pihak-pihak terkait agar persoalan pergantian Ketua RT memperoleh penyelesaian yang adil dan transparan.
“Kita butuh solusi, dan harus secara demokrasi,” ungkap warga yang menginginkan penyelesaian persoalan melalui musyawarah dan mekanisme yang dapat diterima masyarakat.
Di sisi lain, Roland Judita disebut telah menerima pergantian statusnya sebagai Ketua RT dengan sikap legowo. Namun, bagi warga yang menyuarakan petisi, persoalan ini bukan semata-mata tentang pergantian atau mempertahankan jabatan seseorang.
Lebih dari itu, mereka menilai persoalan tersebut menyangkut transparansi pemerintahan lingkungan, partisipasi masyarakat, serta mekanisme yang digunakan dalam menentukan kepemimpinan di tingkat RT.
Warga Harapkan Penyelesaian Secara Transparan dan Demokratis
Warga berharap Pemerintah Desa Sukamanah dan pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar aturan serta prosedur pergantian Ketua RT 02/RW 014.
Masyarakat juga menginginkan adanya ruang komunikasi dan musyawarah yang melibatkan seluruh pihak, sehingga aspirasi warga dapat didengar dan dipertimbangkan secara proporsional.
Mereka berharap polemik ini tidak berkembang menjadi perpecahan antarwarga, melainkan menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola lingkungan agar lebih transparan, partisipatif, dan mengedepankan kepentingan bersama.
Bagi warga Perumahan Cikarang Griya Pratama, kepemimpinan di tingkat RT bukan sekadar persoalan jabatan, melainkan tentang kepercayaan masyarakat, keterbukaan, serta keterlibatan warga dalam menentukan arah pembangunan dan pelayanan di lingkungan mereka.
( Haris Pranatha)
