JAKARTA || ONTV.CO.ID —Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/5/2025) untuk meminta arahan dan pengawasan terkait efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam pertemuan dengan jajaran KPK, Dedi mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan realokasi anggaran lebih dari Rp5 triliun, yang sebelumnya digunakan untuk belanja rutin pemerintah. Ia menegaskan bahwa anggaran tersebut akan dialihkan ke sektor yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, dan jaringan listrik.

Salah satu kebijakan yang diambil adalah pengalihan anggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di sektor pendidikan, yang sebelumnya mencapai Rp700 miliar, menjadi pembangunan ruang kelas baru.

Selain itu, anggaran perjalanan dinas yang semula Rp700 miliar direalokasikan menjadi Rp2,4 triliun untuk perbaikan jalan.

Dedi juga menyoroti masalah elektrifikasi, di mana sekitar 240 ribu warga Jawa Barat belum memiliki akses listrik. Untuk itu, Pemprov Jabar mengalokasikan Rp250 miliar guna mempercepat penyediaan listrik bagi masyarakat.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menyatakan bahwa KPK akan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar sesuai dengan aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kunjungan Dedi ke KPK ini menjadi langkah strategis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, sekaligus merespons kritik terkait efisiensi anggaran yang selama ini menjadi sorotan publik.***