LOMBOK TIMUR-NTB || ONTV.CO.ID — Kisah pilu Mbak Wati, warga Desa Otak Desa, Kecamatan Sikut, Lombok Timur, menjadi sorotan publik sebagai bukti nyata belum maksimalnya kinerja Dinas Sosial dalam menangani kemiskinan ekstrem di daerah.
Dulu dikenal sebagai siswi berprestasi dan penerima beasiswa, kini Mbak Wati hidup sebatang kara di rumah nyaris roboh, hanya beralaskan tikar untuk tidur. Kedua orang tuanya telah tiada, dan keterbatasan fisik membuatnya sulit bekerja. Ia hanya bergantung pada belas kasih tetangga dan keluarga almarhum orang tuanya.
Bantuan Sosial Tidak Konsisten
Meski sempat menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari desa, bantuan tersebut tidak rutin. Menurut warga, pencairan BLT sering kali tertunda hingga 2–5 bulan. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem pendataan dan distribusi bantuan sosial yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama Dinas Sosial.
“Mbak Wati hidup sendiri dengan kondisi psikologis yang tidak stabil. Dulu dia pintar, sampai dapat beasiswa dari sekolahnya,” ujar Senja Sutriadi, warga yang aktif membantu penggalangan dana untuk Mbak Wati, Selasa (24/8/2025).
Senja menambahkan, bantuan yang diterima Mbak Wati sangat minim. “Baru satu orang yang ikhlas membantu, hanya Rp100 ribu. Kami sedang berusaha menggalang dana untuk pengobatan dan perbaikan rumahnya,” katanya.
Seruan untuk Aksi Nyata
Keluarga Mbak Wati berharap ada dukungan lebih nyata dari pemerintah, termasuk pengadaan kasur, bantal, dan sembako. Mereka juga telah mengajukan permohonan bantuan ke beberapa yayasan agar Mbak Wati bisa mendapatkan rumah layak huni.
Respons Dinas Sosial
Menanggapi laporan tersebut, Kepala Dinas Sosial Lombok Timur, Suroto, mengklaim telah mengirim tim asesmen ke lokasi. “Begitu kami dapat informasi, saya kirim petugas untuk asesmen dan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa,” jelasnya.
Ia berharap koordinasi tersebut menghasilkan solusi terbaik. “Saya sudah minta desa dan kecamatan mengajukan permohonan bantuan ke Baznas, dengan tembusan ke Dinsos dan Bupati,” tutupnya.
Kasus Mbak Wati menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem bantuan sosial, memastikan transparansi, dan menjamin bahwa tidak ada warga yang terabaikan dalam kondisi memprihatinkan.
(den)